Pemerintah Provinsi Papua memberi dukungan penuh terhadap tuntutan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAAP) yang ingin mengelola tiga persen dana otonomi khusus, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 18 2008 tentang ekonomi berbasis masyarakat.

Meski begitu, KAPP selaku organisasi induk yang memayungi sejumlah asosiasi pengusaha asli Papua, diminta mampu mengorganisir dengan baik. “Supaya dana yang digelontarkan nantinya tepat sasaran”.

"Makanya, harus diorganisir dengan baik semuanya. Supaya jangan ada rasa tersinggung, sehingga KAPP tidak ditafsir macam-macam oleh masyarakat,” ucap Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, pada Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua, di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (8/9) kemarin.

Menurut dia, deklarasi tersebut mencerminkan budaya orang asli Papua yang senang berkumpul untuk melakukan sesuatu hal untuk kepentingan bersama. Pihaknya menyambut baik kegiatan itu, apalagi KAPP merupakan organisasi pertama yang mendeklarasikan kebangkitan ekonomi orang asli Papua.

Elia mengaku deklarasi kebangkitan ekonomi, ini sama bersejaheranya seperti pada era 1960-an. Dimana Pada 1 Mei 1963, merupakan sejarah bergabungnya Papua Barat ke pangkuan NKRI.

"Mungkin pada masa orang orang tua kita dulu tidak pernah berpikir suatu saat nanti ada anak Papua yang akan menjadi Pilot maupun ajudan Presiden seperti sekarang ini. Tapi fakta kita lihat kemarin pada perayaan 17 Agustus lalu ada pilot Hellybel yang merupakan putra asli papua mendarat di mandala, " kata dia.

Karenanya ia menilai, kebangkitan seperti ini sangat baik dan perlu didukung penuh. “Sebab kata pendahulu, Bangsa Papua hanya dapat dipimpin oleh bangsanya sendiri,” terangnya.

Sementara Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua, Merry C Yoweni meminta para pengusaha dan pemuda asli Papua untuk bersatu membangun ekonomi Papua.

Ia menilai orang Papua harus bisa bertindak di atas tanahnya sendiri dengan mengelola ekonominya. Sebab tak ada orang lain yang bisa membangun Papua, kecuali anak-anak Papua itu sendiri.

Dia menambahkan, untuk membangun tanah ini tidak ditentukan oleh banyaknya pegawai negeri dan sarjana, tetapi berapa banyak rakyat Papua yang terlibat dalam dunia usaha.

Sementara itu, kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai asosiasi pengusaha asli Papua se-Papua.

Selain deklarasi di kesempatan itu, juga diserahkan bantuan modal usaha kepada perwakilan pengusaha serta penandatanganan asosiasi yang menyatakan diri bergabung dengan KAPP serta penyerahan Draft Pergub tentang Juknis Pelaksanaan Perdasus no 18 tahun 2008. Dimana mereka meminta 3 persen dana Otsus dikelola oleh pengusaha asli Papua.