Gubernur Papua Barnabas Suebu SH diminta memeriksa mantan Plt. Bupati Jayawijaya Nicholas Jigibalon karena tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pembangunan semenjak tampuk pemerintahan diserahkan kepadanya dari mantan Bupati David Hubi yang kini ditahan aparat keamanan karena tersandung kasus korupsi.

     Permintaan ini sebagaimana dikemukakan belasan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Pilkada Kabupaten Jayawijaya, saat menggelar orasi di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (21/7) kemarin. Koordinator demo, Usman Yogobi dalam wawancara juga meminta agar berbagai persoalan di Jayawijaya yang melibatkan oknum pejabat tertentu, agar perlu terlebih dahulu diselesaikan sebelum Pilkada dilangsungkan. Sebab dikhawatirkan akan timbul konflik yang berkepanjangan bila Pilkada Jayawijaya tetap dilangsungkan sebelumnya berbagai permasalahan yang muncul itu diselesaikan.

     “Bisa kita sebutkan seperti pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran tahun 2003-2008 yang hingga kini belum dipertanggungjawabkan eksekutif. Hal hal seperti ini yang kami minta harus diperhatikan Gubernur sebab kalau muncul konflik maka bapak Suebu lah yang harus bertanggung jawab,” cetusnya.

     Sementara itu, para pendemo dalam menyampaikan orasi kemarin mendapat pengawalan yang cukup ketat dari para aparat kemanan. Karena aksi demo ini sebelumnya tidak mendapat ijin dari pihak Polresta Jayapura. Para pendemo juga membawa spanduk dan pamflet yang bertuliskan, “kami minta bapak Gubernur segera menyurati Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menyelesaikan persoalan sebelum Pilkada”.

“Gubernur Papua segera turunkan tim KPK untuk audit dana tahun anggaran 2004-2008 di kabupaten Jayawijaya”.

     Setelah menyampaikan orasi selama kurang lebih hampir 3 jam, para pendemo akhirnya diterima Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua Drs. Marthinus Howay, MM di ruang kerjanya. Howay berjanji akan meneruskan aspirasi itu kepada Gubernur Papua, sekembalinya dari pelaksanaan turun kampung.