Kepala Biro Keuangan Setda Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si merasa optimis reealisasi fisik tahun ini akan mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian target itu tidak tanggung-tanggung, yakni terserap seluruhnya atau 100 persen, kendati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, belum pernah provinsi ini menyerap habis anggaran infrastrukturnya.    

     Di Kantor Gubernur minggu lalu, Hatari mengaku langkah yang telah diambil antara lain dengan menghimbau seluruh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Dinas yang mengelola anggaran infrastruktur, khususnya yang dibiayai dari dana Otsus agar sedapat mungkin menyesuaikan diri. Yakni, tidak melakukan penagihan anggaran diatas capaian pekerjaan yang sudah terlaksana. “Jadi kalau 15 persen ya jangan ditagih 60 persen. Sebab nanti cash flow kita rusak,” jelasnya.   

     Sementara itu, menjawab pertanyaan apakah anggaran tahun depan akan mengalami pergeseran karena adanya agenda Pemilu, Hatari mengaku sampai saat ini jumlahnya belum keluar dari bobot yang sudah ada. Sebab Mendagri telah mengeluarkan aturan dalam rangka itu yang menegaskan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelesaikan APBD 2009 paling lambat tanggal 31 Desember tahun ini.

     Hal itu, bertujuan agar stabilitas penyelenggaraan pembangunan didaerah bisa tetap terjaga. “Jadi seperti itu penegasannya. Ini semacam langkah antisipasi permasalahan Pemilu Pilpres dan legislatif tahun depan. Tapi yang jelas bobot anggaran tidak berubah,” jelasnya. Berkaitan dengan hal ini, Hatari mengemukakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran  2009, sudah diserahkan ke DPRP pada tanggal 30 Juni lalu. Angka plafonnya masih mengacu kepada Permendagri yang menganjurkan agar penyusunan APBD 2009 berdasarkan plafon anggaran 2008. Sedangkan bila ada perkembangan penambahan, baru akan dianggarkan pada perubahan APBD 2009.

     Dilain pihak, ia mengaku selalu memberikan proteksi dan advokasi kepada para SKPD sekali dalam sebulan agar pelaksanaan kegiatan bisa tepat waktu. “Jadi memang diakhir tahun ini, penegasan pak Gubernur agar tidak ada lagi sisa UDP atau Uang Untuk Dipertanggungjawabkan karena sistem ini secara penuh kita terapkan ditahun anggaran ini. Dan tentunya kita optimis dengan adanya sistem yang baku ini, maka serapan anggaran bisa sesuai target,” terangnya.