Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mensinyalir salah satu faktor utama yang menjadi pemicu tingginya angka pengangguran, yakni karena masyarakat terlalu berharap untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding membidik sektor lainnya.Menurut Kepala Bappeda Papua, DR. Muhammad Musa’ad, M.Si, berdasarkan analisanya keinginan menjadi PNS tak hanya menjadi pola pikir masyarakat di tingkat ekonomi kelas atas, tetapi juga menengah hingga kebawah. Padahal jumlah pegawai negeri yang diangkat setiap tahunnya hanya berjumlah ratusan sementara pencari tenaga kerja (Pencaker)
berjumlah ribuan.
Makanya hal ini yang harus kita coba merubah sebab banyak lapangan kerja lain yang menjanjikan daripada pegawai negeri,†terang dia pada Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan di Provinsi Papua, Selasa (29/10) pagi, kerja sama Bapedda Papua, ILO (International Labour Organization) dan Institus Teknologi Surabaya, bertempat di Hotel Horison Jayapura Faktor lainnya, lanjut Musa’ad, sebagian besar tenaga kerja di Papua belum miliki skill yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Hal demikian disebabkan karena pemerintah selama ini lebih fokus pada pendidikan formal sehingga melupakan pendidikan non formal. “Karena itu, banyak perusahaan atau pihak swasta ketika dalam proses rekruitmen tenaga kerja lebih memilih yang sudah siap pakai atau memiliki skill yang baik. Sehingga ini menjadi catatan kita kedepan agar program pendidikan tidak hanya ke arah pendidikan formal tetapi juga ke non formal. Antara lain seperti menggalakkan kembali pelatihan-pelatihan supaya kita miliki SDM tenaga kerja yang siap bersaing antara pencaker asal Papua maupun dengan saudara dari luar Papua,†tuturnya.
Oleh karenanya, kata Musa’ad, kegiatan lokakarya ini tersebut merupakan program yang didesain untuk mengetahui masalah dengan berusaha merumuskan berbagai hal strategis agar bagaimana tercipta lapangan kerja yang cukup serta mengurangi pengangguran di Papua. “Oleh karena itu, maka hari ini kita ajak SKPD, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat untuk membicarakan hal ini bersama agar tercipta dan lahir satu program aksi dibidang ketenagakerjaan yang akan menjadi program kita beberapa tahun kedepan. Dengan harapan dalam 2-3 tahun kedepan akan ada upaya kita untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pembukaan lapangan kerja,†harapnya.
Ditambahkan Musa’ad, untuk tahun 2014 mendatang program prioritas kita
sebagaimana instruksi Gubernur adalah dalam penganggaran mengalokasikan porsi 30 persen untuk fungsi pendidikan, yang diantaranya dipergunakan untuk pendidikan formal bagi Perguruan Tinggi Negeri, swasta serta pendidikan non formal mencakup semua hal baik dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja sesuai fungsi tugasnya masing-masing. “Dengan begitu kita harapkan disini ada perbaikan dari bidang pendidikan, dan para alumni dari lembaga pendidikan yang ada di Papua ini bisa memiliki kualifikasi yang bisa diandalkan supaya dapat bersaing di dunia kerja. Dan juga supaya bisa berimbang antara tenaga kerja dari Papua dan non Papua,†tutupnya.