Pemerintah Provinsi menilai keberadaan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) merupakan jawaban dari pergumulan para seniman dan budayawan yang ada di tanah Papua.Oleh karena itu, kehadiran ISBI diharapkan dapat menyelesaikan
beberapa masalah mendasar sesuai yang diamanatkan UU Otsus serta bisa membangkitkan harkat dan martabat masyarakat Papua karena hal itu telah menjadi kerinduan dari dahulu kala. Demikian penegasan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Elia Loupatty dalam sambutannya yang pada acara seminar dan syukuran peresmian ISBI Tanah Papua, oleh mantan Presiden RI SBY, di Sasana Krida Kantor Gubernur, Kamis (23/10). Oleh karena itu, berkaitan dengan kegiatan seminar pihaknya berharap
keberadaan ISBI memiliki dampak luas bagi masyarakat di Tanah Papua karena fokus pembahasannya merupakan hal-hal mendasar tentang peran seni dan budaya dalam bingkai UU Otsus. “Dengan kata lain, ini mempunyai arti khusus sehingga saya berharap teman-teman yang ikut seminar perlu bertolak dari UU Otsus didalam kesatuan ekonomi . Saya harap hal ini dapat menjadi pertimbangan sehingga seminar ini dapat berdampak luas karena sifatnya mendasar,” tukasnya.

     Dalam kesempatan itu, Asisten berharap para peserta yang mengikuti seminar dapat pula menyumbangkan pikiran-pikiran yang baik sehingga bisa menghasilkan input yang positif untuk kemajuan seni dan budaya Papua. Ditempat yang sama, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Dr
I Gede Arya Sugiartha S SKar Mhum mengatakan, hingga saat ini ISBI yang telah berdiri baru dua perguruan, yakni ISBI Tanah Papua dan Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya SK tentang peresmian ISBI Papua, maka rektor ISI Denpasar yang ketika itu dijabat oleh Prof Dr I Wayan Rai S segera mengambil langkah-langkah dengan membentuk tim pendiri atau peneliti di atas 50 orang, terdiri dari ISI Denpasar dan 40 orang yang adalah seniman dan budayawan para pemerhati seni Tanah Papua.“Untuk itu, kami telah melakukan persiapan dengan  meyelesaikan lima dokumen, salah satunya dokumen pengembangan, statuta organisasi tata kerja, dan kurikulum program studi.

      Berdasarkan hal itulah maka, pada 3 Januari 2013 di Gedung Kemendikbud dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri pendidikan dengan Gubernur Provinsi Papua. Hal yang disepahamkan pada saat itu adalah, Kemendikbud bertanggungjawab menyediakan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, membina dan mengembangkan ISBI Tanah Papua,” katanya. Sementara pihak Pemda Papua, lanjutnya, bertanggungjawab atas tanah 150 ribu meter persegi, dan pada Tahun 2016 mendatang akan diserahkan lagi 150 meter persegi. “Selain itu, Pemda juga menyediakan sarana jalan untuk ISBI termasuk menyediakan kampus sementara sebagai gedung perkuliahan yang saat ini sudah terealisasi,” katanya. Sekedar diketahui, saat ini ISBI Papua membuka lima Prodi, yakni Seni rupa murni, Kriya, Dekafe, seni tari dan seni musik. Saat ini jumlah mahasiswa angkatan pertama sekitar 45 orang.