Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengatakan sosialisasi data statistik merupa kan agenda penting dalam memberikan pemahaman yang sama kepada para pengguna data. Persepsi yang benar tentang sebuah data, lanjutnya, bakal memberikan arah yang tepat bagi perencanaan pembangunan. Dilain pihak, pemahaman yang benar tentang konsep dan definisi dari sebuah data juga dapat

mengurangi resistensi dan perdebatan yang mestinya tidak perlu terjadi. “Dengan demikian, forum sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan arah dan pemahaman yang benar kepada para pengguna data statistik agar memiliki interprestasi yang sama,”jelas Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Rosina Upessy, pada kegiatan Sosialisasi Data Statistik Tahun 2014, Kamis (4/12) di Swissbel Hotel Jayapura, Dikatakan, ketersediaan data statistik yang lengkap dan berkualitas menjadi kebutuhan sangat mendesak bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan, maupun sebagai alat untuk melakukan evaluasi.

      Dalam kacamata perencanaan ketersediaan data saja belum cukup. Disamping itu, data yang tersedia juga haruslah berkualitas. Dengan begitu, dimensi perencanaan pembangunan akan menjadi berkualitas pula. “Sebab kualitas perencanaan pembangunan yang didukung oleh data berkualitas akan menghasilkan keluaran yang berkualitas. Dengan demikian program pembangunan akan menjadi tepat sasaran yang muaranya pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat,”katanya. Sementara itu, sosialisasi data statistik mengambil tema “dengan data terpercaya kita wujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera”. Tema ini berkenaan dengan upaya pemerintah daerah dalam rangka memberi pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

     Karena itu, tingkat kepuasan layanan tidak saja diukur dari seberapa sering kita memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi lebih kepada seberapa berkualitas layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Saat ini pemerintah secara konsisten menggunakan basis data terpadu yang dikumpulkan oleh BPS untuk program-program layanan sosial diantaranya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Data yang sama juga digunakan oleh pemerintahan yang baru dalam implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Oleh karena itu, Gubernur meminta seluruh aparatur BPS dapat melakukan pengumpulan data di lapangan dengan sungguh-sungguh. “Kesalahan yang saudara lakukan akan berakibat pada beralihnya hak kepada orang yang salah. Bahkan kejadian tersebut seringkali menyebabkan kegaduhan sehingga citra pemerintah menjadi kurang baik, karena kurang cermatnya kerja aparatur ditingkat lapangan,” tutupnya.