Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi pada 1- 31 Mei 2016, tak berkaitan dengan masalah pajak yang dibayar pelaku ekonomi sebagai pungutan wajib kepada negara sehubungan dengan pendapatan, pemilikan dan harga beli barang.

Hal tersebut dikatakan Kepala BPS Papua JB. Priyono pada sosialisasi Sensus Ekonomi 2016, Senin (18/4) di Jayapura.

Oleh karena itu, Kepala BPS mengharapkan para pelaku kegiatan ekonomi non pertanian Papua diharapkan membantu dan mempermudah dalam hal pemberian data kepada petugas lapangan.  Sehingga melalui pendataan itu dapat diketahui gambaran global mengenai jumlah usaha per sub sektor yang bakal dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan.

“Makanya saya minta tolong bantu petugas kami yang akan mengumpulkan karakteristik dasar kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon responden. Intinya sensus ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Petugas kami murni hanya mendata saja,” jelasnya.

Ia juga mengatakan dalam Sensus Ekonomi 2016, BPS Papua tidak memungut biaya kepada calon responden. “Sehingga kalau sampai di lapangan ada petugas yang meminta bayaran, saya katakan itu tidak benar”.

“Memang itu, menjadi kesulitan kami karena terkadang ada oknum yang diluar kontrol kemudian melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Intinya kami ingatkan lagi bahwa itu calon responden bisa menolak jika sampai ada petugas yang meminta bayaran. Sehingga kalau ada yang seperti itu kami juga mohon maaf,” ucap dia.

Sementara mengenai kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi, Kata dia, saat ini seluruh Pemprov di Indonesia tengah melaksanakan hal yang sama dalam persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Papua pun tak ketinggalan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sensus, sebagaimana sosialisasi tahap kedua yang dilaksanakan tersebut.

“Sebenarnya sosialisasi seperti ini sudah kita lakukan tahun lalu tapi menjelang pelaksanaannya pada buan depan, kami merasa perlu melakukan sekali lagi untuk semakin membangun kepedulian terhadap semua pelaku kegiatan ekonomi non pertanian”.