Pemerintah Provinsi menyadari permasalahan pembangunan ekonomi di Papua terletak dari masih rendahnya produktivitas pengelolaan komoditas unggulan yang ada di negeri ini.

Disamping itu, terbatas pada ketersediaan teknologi produksi(bibit unggul, saprodi, saprotan), serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, maupun akses produksi lokal terhadap pasar turut berperan besar memberi masalah terhadap pembangunan ekonomi Papua.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian  dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Terbatas Pembangunan Bidang Ekonomi di Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (26/4).

Oleh karenanya, lanjut Gubernur, Pemprov Papua pada tahun ini mulai mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna menjaga stabilitas harga pasokan kebutuhan masyarakat. Serta berupaya menciptakan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pengembangan komoditas unggulan.

”Makanya, kita juga ingin mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara lestari supaya bisa mendukung perekonomian masyarakat. Tak ketinggalan meningkatkan pendapatan masyarakat pemilik hak ulayat serta mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian keringanan dan insentif”.

“Guna mendorong terciptanya lapangan kerja yang merata, stabilitas makro ekonomi, kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM,”kata dia.

Gubernur pada kesempatan itu juga menghimbau kabupaten/kota dalam proses pembangunan bidang ekonomi harus berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat Papua. “Sebab jika merujuk pada amanat undang-undang dasar (UUD) 1945 sebagaimana tercantum  dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 4, maka secara teknis upaya pengembangan ekonomi masyarakat Papua yang dilakukan oleh Pemprov Papua juga diharapkan mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Gubernur menambahkan, tantangan pembangunan saat ini sangat menuntut percepatan penuntasan masalah yang dihadapi pemda.

Untuk itu, dalam kerangka mendefinisikan arah pembangunan tersebut Gubernur berharap dukungan semua pihak termasuk menyediakan berbagai dokumen perencanaan yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan terpadu dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Selain itu, dibutuhkan parameter yang memudahkan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program yang telah diselenggarakan oleh seluruh elemen perangkat daerah,” imbaunya.