Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal minta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Jayapura untuk dapat memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya netral dan tak berpolitik praktis saat Pemilu Kepala Daerah 15 Februari 2017 mendatang.

Hal ini disampaikan Wagub pada peresmian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda sebagai Pelaksana Tugas Bupati sekaligus Serah Terima Nota Pengantar Tugas sebagaimana surat Mendagri nomor 131.91/9654/Otda tertanggal 2 Desember 2016, Selasa (6/12).

“Saya minta Plt Bupatii yang baru saja diresmikan untuk pastikan supaya jangan sampai ASN ikut berpolitik praktis. Sebab kadang lain di mulut beda di hati. Karena anjuran kami biarkan saja masyarakat yang ber-Pilkada”.

“Sebab calon yang mencalonkan diri itu sebenarnya sudah menjadi pemenang, karena mereka orang hebat. Hanya secara kepastian hanya untuk satu orang menjadi pemenang dan pimpinan daerah. Tapi yang menang harus rakyat karena itulah tujuan dari pesta demokrasi,” tutur Wagub.

Dikatakan, pelaksanaan Pilkada serentak di Papua melibatkan 11 kabupaten dan kota. Dimana pemerintah menetapkan tiga penjabat, tujuh pelaksana tugas, sementara Kabupaten Mappi dipimpin oleh wakil bupati yang tidak mencalonkan diri.

Meski terkesan efektif hanya akan menjalankan tugas maksimal tiga bulan kedepan, Wagub berharap Plt Bupati Nicolaus Wenda melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.  “Sebab jangankan dua atau tiga bulan, sehari pun kehadiran pimpinan di satu daerah sangat penting untuk pastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.”

“Karena itu, saya minta kita semua, baik Plt Bupati, Sekda, Asisten dan seluruh SKPD benar-benar serius melayani masyarakat sampai Kabupaten Jayapura memiliki bupati devinitif. Karena secara umum tugas pelaksana tugas bupati yang baru saja dikukuhkan untuk memimpin pelaksanan urusan pemerintah bersama DPRPD sesuai peraturan perundang-undangan,” terang dia.

Wagub pun berpesan setelah selesai bertugas agar dapat melaporkan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tejadi di Kabupaten Jayapura.