Sejurus dengan program listrik masuk desa yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bakal mengerjakan hal serupa agar seluruh kampung di Papua terang.

“Kita mendukung kebijakan nasional sehingga Papua akan bekerja bersama-sama untuk tingkatkan eletrifikasi (kelistrikan) di seluruh kampung. Bahkan kalau data pusat ada 2500-an kampung yang akan dialiri listrik, kalau Pemprov justru ada 3000-an kampung yang belum dilistriki.”

“Makanya, minggu kemarin kita sudah rapat bersama PLN, nanti kita kerja ‘keroyokan’, PLN kerjakan yang mana, Pemprov bagian mana, sehingga kedepan tersedia jaringan listrik di kampung-kampung yang sebelumnya tidak ada. 

Targetnya dalam 2 tahun semua kampung sudah dilistriki,” terang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Bangun Manurung di Jayapura, pekan lalu.

Pada dasarnya, lanjut Bangun, Pemprov menilai positif program listrik masuk desa. Meski demikian, agar program ini berdampak positif, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan listrik di kampung tersebut tak sia-sia.

“Karena sebelumnya sistem ini sudah pernah dibuat namun kuarang berhasil. Pertama karena, dijual juga kembali oleh masyarakat listriknya, sda kasus seperti begitu. Kedua, karena masalah pemeliharaan yang tentunya masyarakat kampung, belum tahu dan mengerti soal pemeliharaan. Bahkan kemarin, kalau mati atau rusak dibiarkan begitu saja,” ujar dia.

Masih menurut dia, program listrik masuk desa akan di dukung penuh oleh Pemprov Papua, Sebab program ini tak akan mengabaikan pembangunan pembangkit listrik yang sebelumnya sudah dilaksanakan.

“Seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang sudah dibangun tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Nanti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat yang dibangun PLN ini kemudian dipakai untuk Puskesmas, lampu jalan, atau lainnya. Sehingga dayanya dimaksimalkan untuk kepentingan umum.”

“Sebab ada keinginan pusat di 2019, elektrifikasi di Papua mencapai 97 atau 98 persen. Sebab sekarang baru mencapai 91 persen dan Papua memiliki kampung dengan jumlah paling banyak belum terlistriki,” pungkasnya.