Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan rencana
peresmian Pasar Mama-Mama Papua tetap akan berjalan meski saat ini telah
dipasang spanduk palang oleh pemilik hak ulayat Suku Chaay – Saiba, Keondoafian
Kayo Pulau.
Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan
Protokol Setda Papua Israil Ilolu melalui Kepala Bagian Protokol Gilberd
Yakwart di Jayapura.
“Intinya tetap agenda Presiden melakukan
peresmian Pasar Mama Papua tetap berjalan meski ada palang-memalangâ€.
Menurut dia, palang-memalang di wilayah
Jayapura sudah biasa terjadi. Sehingga hal itu tak perlu menjadi kekhawatiran,
sebab agenda utama dipastikan akan berjalan sebagaimana mestinya. “(Pemalangan)
itu biasa di Jayapura. Bangunan yang sudah jadi pun pasti ada palang. Namun,
agendanya tetap akan berjalan,†tuturnya.
Menurut dia, pihaknya dalam waktu dekat akan
diundang ke Istanata Negara untuk membahas waktu kedatangan Presiden melakukan
peresmian Pasar Phara Sentani dan Mama-Mama Papua.
“Memang sampai saat ini kita tidak tahu pasti
kapan Presiden datang, tapi yang pasti dalam waktu dekat. Nanti lebih jelasnya
kapan setelah saya kembali dari rapat bersama pihak terkait di Istana Negara
mengenai agenda peresmian kedua pasar ini,†tuturnya.
Ditanya apakah peresmian akan sepaket dengan
Pos Lintas Batas Negara di perbatasan Skouw – Wutung, Gilberd mengatakan belum
mendapat pertunjuk mengenai kepastiannya. Meski begitu, segala kemungkinan bisa
terjadi.
“Apakah peresmian Pos Lintas Batas Negara itu
kemungkinan masuk dalam agenda ikutan dengan peresmian Pasar Phara dan Mama
Papua, kita belum tahu pasti. Intinya habis rapat di istana baru kita tahu. Tapi
prinsipnya bisa satu paket (dengan Pasar Mama Papua,red),†tutur dia.
Sebelumnya, pemilik hak ulayat Suku Chaay –
Saiba Keondoafian Kayo Pulau melakukan pemalangan Pasar Mama-Mama Papua yang
berlokasi Jl. Percetakan, sebagaimana tulisan pada spanduk yang dipampang pada
lantai tiga gedung tersebut.
Pemalangan ini sontak mendapat tanggapan dari
Legislator DPR Papua Nathan Pahabol. Dirinya mengaku prihatin dengan pemalangan
tersebut.
Pihaknya yang juga pernah menjadi Ketua Panja Pasar
Mama Mama DPR Papua mendesak Pemprov melakukan pengecekan langsung terkait pembayaran
hak ulayat tersebut.