Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh pejabat di Bumi Cenderawasih untuk mulai meninggalkan budaya korupsi tetapi sebaliknya meningkatkan etos kerja dalam upaya mensejahterakan masyarakat di provinsi ini.

Demikian dikatakan Gubernur Lukas pada launching e-government dan forum pembangunan Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (8/3) kemarin.

Menurut dia, didalam hati masyarakat Papua sebenarnya terbentuk budaya transparansi yang sudah ada dan tumbuh sejak lama. Budaya transparansi ini dilambangkan sebagai noken yang merupakan tas tradisional asli negeri ini yang isinya dapat dilihat oleh orang lain.

“Maksudnya disini, ketika orang menggunakan Noken, apa yang dibawa di dalam tas tradisional ini dapat dilihat oleh semua orang. Ini berarti orang Papua sangat transparan, terbuka dan tidak mengenal korupsi. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua mengapa budaya korupsi ini bisa masuk sampai ke Papua,” terang dia.

Lukas menyinggung kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Maikel Kambuaya. Dimana KPK sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus peningkatan jalan Kemiri – Depapre.

“Mudah-mudahan, kasus ini menjadi pintu masuk KPK dalam hal perbaikan tata pemerintahan di provinsi ini,” kata dia.

Gubernur pada kesempatan itu, minta kepada pimpinan OPD Papua untuk bertanggungjawab dengan anggaran yang ada dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis peluncuran e government di Provinsi Papua dapat mengurangi tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi dalam sistem pelayanan publik.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya harus optimistis segala sesuatu pekerjaan jika sudah dimulai harus diyakini dan dipercayai berjalan dengan baik.

"Memang mungkin belum akan 100 persen tindak pidana korupsi berkurang. Namun sesuai dengan harapan Gubernur Papua Lukas Enembe sekiranya peluncuran e government ini nantinya akan mengurangi tindak penyelewengan anggaran pemda," tutur dia.