Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana Otsus tahap pertama.

“Setiap tahun pemerintah kabupaten sering telat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Karena itu, kita imbau kedepan agar penyampaiannya lebih tepat waktu,” terang Kepala BPKAD Ridwan Rumasukun di Jayapura, Rabu (5/4) kemarin.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini telah mengajukan pencairan dana Otsus tahap pertama 2017. Kendati demikian, tak dipungkiri pencairan dana Otsus tahap pertama untuk kabupaten/kota bakal sedikit mengalami keterlambatan.

“Kita sudah usulkan ke pusat, memang ada keterlambatan tapi kita harapkan pekan depan sudah bisa cair untuk selanjutnya kita teruskan ke kabupaten/kota,” ucap dia.

Sementara untuk pencairan dana Otsus tahap kedua, lanjut dia, akan disalurkan pada Juni atau Juli mendatang. Sedangkan pada tahap tiga, sekitar September.

“Dengan begitu, ada harapan bagi kabupaten/kota bekerja dengan baik sebelum tahap kedua dicairkan. Hanya yang perlu diingat agar pemerintah kabupaten tertib dalam penggunaan anggaran. Sehingga manfaatnya kita rasakan dengan lebih baik,” tambahnya.

Ditanya soal jumlah dana Otsus yang akan ditransfer ke kabupaten/kota, Ridwan mengaku belum menghitung secara rinci berapa banyak total dana yang bakal diserahkan. Meski begitu, ia memastikan kemungkinan besar formatnya belum berubah dan masih 80 persen untuk kabupaten/kota, sebagaimana petunjuk Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kemungkinan tidak ada perubahan namun kita tunggu saja,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ridwan menambahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus tahun anggaran 2016, telah seluruhnya disampaikan oleh kabupaten/kota. Pihaknya berharap kedepan kabupaten/kota lebih tepat waktu.

“Sebab dengan menyampaikan tepat waktu maka pembangunan bisa maksimal. Apalagi dana Otsus ini kan kepentingannya untuk layanan dasar bagi pembangunan masyarakat kampung. Makanya kita harap uang Otsus yang beredar di kampung bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Papua,” tuturnya.