Prihatin dengan nasib dan perekonomian Orang
Asli Papua (OAP), lebih khusus bagi mereka yang berdomisili di wilayah
pedalaman dan perkampungan, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendorong
penandatanganan Memorandum of Undarstanding (MoU) bersama organisasi usaha di
seluruh bumi cenderawasih.
Hal ini disampaikan Ketua KAPP Merry Yoweni
dalam Coffe Morning bersama sejumlah organisasi usaha, perguruan tinggi dan
pemuda, diataranya Kadin, KNPI, BENM Uncen, PMKRI dan GMKI, Jumat (28/4) di
Jayapura.
“Intinya kami mengundang organisasi usaha,
tetapi juga pemuda dan perguruan tinggi untuk bersama-sama mencari solusi
bagaimana melihat nasib perekonomian orang asli Papua. Sehingga melalui diskusi
kita harap bisa mendapatkan kesepahaman untuk dibawa menjadi sesuatu yang
konkrit dan lebih bernilai hukum”.
“Yaitu melahirkan sebuah kontrak atau penandatanganan
MoU, dimana kami semua bisa sepakat meningkatkan nasib ekonomi orang asli Papua
melalui satu upaya dan perjuangan secara bersama-sama tanpa melihat ego
sektoral dari organisasi masing-masing,” terang Merry.
Ia melanjutkan, bahwa inisiatif mendorong MoU
ini berangkat dari latar belakang Provinsi Papua yang kaya akan sumber daya
alam, namun penduduk aslinya kian tertinggal. Dilain pihak, bila seorang
pengusaha asli Papua pun sudah mulai morat-marit, bagaimana dengan rakyat yang
ada di kampung-kampung.
“Sebab pengusaha yang kesulitan ini bisa jadi
tolak ukur bagi pemerintah untuk mensejahterakan OAP. Sebab jika pengusaha saja
yang notabene sudah tau menyisihkan modal, pun kepayahan, kira-kira bagaimana
dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung,” ucapnya.
Oleh karenanya, Merry berharap melalui diskusi
dalam pelaksanaan coffe morning, diharapkan menghasilkan satu keputusan untuk
memperjuangkan ekonomi masyarakat asli Papua.
“Sebab inilah waktu bagi kami pelaku usaha untuk
perjuangkan itu. Tidak saja secara organisasi individu, tapi semua organisasi
bersatu merangkul semua warga Papua dari kota sampai ke desa berpikir mengenai
kemajuan ekonominya diatas tanah ini. Supaya OAP yang terkotak-kotak karena
masalah ekonomi ini bisa disatukan,”harap dia.