Pemerintah Provinsi Papua mengakui implementasi UU Otonomi Khusus sejak diberlakukan beberapa tahun silam di Bumi Cenderawasih, sudah cukup berdampak dalam proses pembangunan.

Meski begitu, keberadaan UU ini masih belum dapat menurunkan angka kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keterisolasian dan kematian (5K) di provinsi ini.

Menyikapi hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau di sisa masa berlakunya UU Otsus tersebut, pemerintah kabupaten dan kota harus dapat memanfaatkannya seluruh pendanaan dan kebijakan yang turun dari provinsi.

“Sisa berlakunya UU Otsus tinggal beberapa tahun lagi. Nah kita harus manfaatkan baik seluruh dana yang turun ke kabupaten. Mengapa, karena sebagian besar masyarakat Papua masih terbelakang. Sehingga diperlukan adanya komitmen dari semua pihak terkait untuk mensejahterakan masyarakat di tanah ini,” kata dia di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Gubernur juga mengharapkan pemerintah kabupaten fokus menekan angka kemiskinan yang tinggi di kampung-kampung. Para bupati juga diminta membuat program yang benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

“program apapun yang kita kerjakan selama tidak fokus kita akan selamanya tertinggal. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kami juga untuk mengingatkan semua pihak agar fokus,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur minta para Bupati dan Walikota dapat bertanggung jawab memanfaatkan 80 persen dana Otonomi Khusus dengan maksimal. Sebab dana tersebut, mesti diperuntukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung.

“Sebagai kebijakan mewujudkan Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera, kita memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota. Karena itu, baik bupati dan walikota saya minta untuk bertanggungjawab menyalurkannya,” ujar dia