Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini
menginventarisasi kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Cenderawasih.
Sejumlah kondisi yang dihadapi itu, antara lain adanya distribusi ASN yang tidak
proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, baik antar satuan
organisasi maupun antara satu daerah dengan wilayah lainnya.
Pemerintah Provinsi juga mencatat komposisi
antara jabatan teknis dengan tenaga administratif yang proporsional. Ditambah
sebagian besar belanja aparatur dibanding belanja publik dalam APBD diatas 30
persen.
“Bahkan tak dipungkiri terjadi bahwa
kontribusi dan kinerja ASN belum mencapai standar yang diharapkan. Sama halnya
dengan penegakkan disiplin yang belum berjalan sesuai dengan sistem atau masih
bergantung kepada komitmen pejabat”.
“Tak ketinggalan penghasilan ASN belum
terwujud secara adil dan layak sesuai dengan beban kerja serta tanggung
jawabnya,” ucap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Bimbingan
Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
daerah di lingkungan Pemprov Papua,
Senin (8/5) di Jayapura.
Menurut Elysa, beberapa waktu lalu telah
ditetapkan Permen PAN RB No.26 2011 tentang pedoman perhitungan jumlah
kebutuhan ASN.
Dengan hasil perhitungan ini, diharapkan
kedepan bakal diketahui jumlah kebutuhan ASN masing-masing daerah dengan
standar perhitungan yang sama. Dilain pihak, mampu memudahkan perumusan
kebijakan dalam penyelesaian permasalahan ASN di masa mendatang secara bertahap
maupun berkelanjutan.
“Dengan demikian kita harapkan kedepan dapat
mewujudkan jumlah ASN yang proporsional pada 2018, sebagaimana target yang
ditetapkan pada grand design maupun road map reformasi birokrasi,” ucap dia.
Dia menambahkan, pemerintah saat ini tengah
melaksanakan program reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan dalam upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Oleh karenanya, segenap aparatur negara diharapkan
melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang
pelayanan publik. Sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta
mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dan ASN secara khusus.