Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan membahas rencana penghapusan honor di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika terealisasi, honor tersebut bakal dialihkan meningkatkan nilai tunjangan penghasilan  pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi.

“Rencana ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya satu Surat Keputusan Gubernur. Dengan demikian, honor ini nanti dialihkan untuk menaikan jumlah tunjangan penghasilan pegawai di semua SKPD,” terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, kemarin.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya bersama SKPD terkait tengah menggodok diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Perbaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Pemprov Papua.

Hal tersebut merupakan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diantaranya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Dilain pihak, guna meminimalisasi terjadinya bentuk dan praktek KKN.

“Intinya Keputusan Gubernur tentang perbaikan tunjangan pegawai negeri ini sementara kami lagi bahas. Harapannya pekan depan sudah bisa difinalkan. Karena setelah Lebaran akan dilaunching oleh pihak KPK”.

“Makanya kita terus maksimalkan seluruh konsep maupun draftnya, sekaligus menghitung semua bobot daripada masing-masing pegawai yang akan dibayarkan tunjangannya. Setelah rampung akan langsung disampaikan kepada bapak Gubernur untuk diterbitkan menjadi keputusan,” tutur dia.

Ia berharap dengan dinaikannya tunjangan pegawai, diharapkan kinerja kian meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

“Perbaikan tunjangan ini kan untuk mendorong peningkatan disiplin pegawai. Sehinga kita harap pegawai bisa lebih bertanggung jawab”.

“Saya ambil contoh pegawai negeri di DKI Jakarta. Bahkan mereka ada yang sakit biasa saja tetap masuk kerja. Karena mereka ada punya tingkat penilaian. Bahkan menit saja telat dipotong tunjangan bulanannya. Sehingga apa yang mereka terima benar-benar hasil dari yang dia kerjakan setiap hari. Sehingga kalau satu hari dia tidak masuk kerja, maka akan terasa potongannya. Profesionalisme ini yang kita harap terjadi di Papua,” harap dia.