Sekda Papua Hery Dosinaen membantah dugaan sejumlah pihak yang menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan 2015, sarat akan aroma suap.

Penegasan ini disampaikan Sekda Hery, Kamis (1/6), di Jayapura, menyikapi kasus suap WTP yang melibatkan petinggi BPK. “Soal kasus KPK tangkap auditor BPK karena kasus suap WTP di Jakarta, itu tidak ada korelasinya dengan kami di Papua,” terang dia.

Menurut Sekda, sampai saat ini BPK perwakilan Papua belum sama sekali menyerakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) 2016 lalu. “Yang jelas kami melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada,” tegas dia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menyerahkan laporan hasil keuangan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) 2016 sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang dipusatkan di aula BPK di Jayapura, Selasa kemarin.

Sebanyak 14 kabupaten/kota yang menerima LHP BPK itu yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Asmat, Keerom, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Supiori dan Kabupaten Paniai.

Dari 14 kabupaten/kota itu, tercatat delapan kabupaten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sisanya wajar dengan pengecualian (WDP).

Delapan kabupaten/kota yang meraih opini WTP yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika dan Kabupaten Asmat.

Gubernur Papua dalam kesempatan lain meminta seluruh kabupaten di Bumi Cenderawasih berjuang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Gubernur juga berharap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan turut membantu pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP. Sehingga Papua tak lagi mendapat predikat negatif secara nasional.