Gubernur Papua Lukas Enembe menuding aksi demo di Kantor KPK yang menuntut dirinya di tangkap karena terlibat kasus dugaan korupsi ruas jalan Kemiri – Depapre, merupakan demo bayaran yang ditunggangi aktor politik tertentu.

Ia pun mengaku sudah mengetahui dalang dibalik aksi demo itu dan menyebutnya sebagai cara yang tak jentelmen.

“Jangan dengan cara-cara itu. Kalau seperti itu tidak ada di Papua. Punya partai lalu masuk mencalonkan diri, itu baru hebat. Tapi kalau mau cari kelemahan kita tidak akan dapat,” kata Lukas, dalam keterangan persnya di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Jumat (2/6) kemarin.

Senada disampaikan pengurus DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly.

Ia pun menyayangkan pihak yang menggelar aksi demo di KPK, apalagi belum ada penetapan status hukum Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.

“Makanya, kita minta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak menciptakan suasana seakan-akan Lukas Enembe itu sudah bersalah. Apaagi harus didorong-dorong dengan demo untuk diperiksa,” kata dia.

Ia juga meminta semua pihak tak mendahului proses hukum yang sedang berlangsung. Apalagi mengabaikan asas praduga tak bersalah, yang merupakan bagian dari suatu proses hukum di tanah air.

“Karenanya, kita imbau untuk segera hentikan provokasi & adu domba kami orang Papua. Mari tetap hormati KPK dalam melaksanakan proses hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Papua dan di mana saja,” ajaknya.