Pemerintah Provinsi Papua mengakui keterwakilan kaum perempuan di dunia politik masih sangat kurang. Untuk Pilkada 28 kabupaten dan 1 kota di Bumi Cenderawasih baru-baru ini, jumlah calon kepala daerah dari kaum perempuan yang maju pun masih sangat kurang.

Hanya Kabupaten Mimika, Nabire, Jayawijaya, Kota dan Kabupaten Jayapura serta Sarmi yang diikuti oleh kaum perempuan. Pun begitu, hanya satu orang yang dilantik sebagai wakil bupati di Kabupaten Sarmi.

Hal ini sebagaimana dikatakan, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anni Rumbiak, pada kegiatan kepemimpinan perempuan potensial calon kepala daerah kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keuarga Papua, Selasa (6/6) di Jayapura.

Letak permasalahannya, lanjut dia, antara lain karena perhatian terhadap perempuan di bidang politik Indonesia, baru muncul belakangan, satu abad setelah era Kartini. Karena lamban, sampai saat ini tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik pun turut rendah.

“Dimana fakta menunjukan sepuluh kali Pemilu, bahkan di 2009 dan 2014 yang dianggap paling demokratis pun, keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan publik masih tetap rendah”.

“Baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dimana pada Pilkada serentak 2018, dari 264 daerah di Indonesia terhadap 46 perempuan tampil sebagai pemenang, 24 terpilih sebagai kepala daerah dan 22 sebagai wakil. Secara nasional ini tentunya cukup menggembirakan,” kata dia.

Sementara jika dilihat dari latar belakang politiknya, tambah dia, perempuan-perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah melalui Pilkada serentak 2018 umumnya dari parpol dan petahana yang masing-masing mencapai 50 persen.

Diikuti oleh mereka yang dari latar kekerabatan, mantan anggota parlemen, pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah.

“Sebenarnya perempuan dari segala aspek cenderung memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk jadi pemimpin. Tapi dalam kenyataan, saat ini masih sangat sedikit perempuan yang memegan tampuk kepemimpinan di jabatan publik di negeri ini. Sehingga itulah persoalan yang perlu dibenahi oleh pemerintah dan negara,” pungkasnya.