Ketua Komnas Perempuan Azriana menyebut kekerasan fisik dan seksual paling banyak dialami perempuan Papua. Dimana dari hasil penelusurannya, sekitar 281 kekerasan telah dialami perempuan Papua sepanjang 1963-2009.

Dilain pihak, kekerasan yang dialami perempuan Papua tidak tunggal.

“Kekerasan fisik, seksual serta diskriminasi menjadi cerita keseharian. Dimana kami melihat bagaimana mereka menjadi korban seksual yang dlakukan aparat keamanan, mereka berhadapan dengan kekerasan berikutnya”.

“Karena apa yang dialami tidak bisa diterima oleh suami dan keluarga besarnya,” terang dia pada dialog publik refleksi 7 tahun laporan stop sudah bersama Komnas perempuan bersama Pemprov Papua, DPRP, MRP, dan Jaringan masyarakat sipil pembela HAM perempuan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (13/6).

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua agar mampu melihat masalah itu sebagai sebuah jalan terbuka, untuk memberikan kesejahteraan bagi perempuan Papua.

Dilain pihak, turut membantu Pemerintah Pusat memahami afirmasi yang diatur dalam Undang-Uundang Otsus, sebagai hak dari orang asli Papua.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Annie Rumbiak memastikan hasil pembahasan dalam dialog publik tersebut, akan direkomendasikan dan disampaikan kepada Gubernur Papua guna mendapat tindak lanjut.

"Hasil pembahasan ini akan dikaji secara ilmiah dan selanjutnya disampaikan kepada bapak Gubernur”.

“Pada intinya semua saran yang disampaikan sudah kami catat untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi terkait,” pungkasnya.