Pemerintah Provinsi Papua pada Juli mendatang bakal kembali mengagendakan pelaksanaan Workshop E-Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), terhadap sisa 10 kabupaten yang belum mengikuti kegiatan tahunan tersebut.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri saat memberikan sambutan dalam satu kesempatan di Jayapura, Kamis (15/6).

“Pelaksanaa Workshop E-Musrenbang sebelumnya sudah diikuti sembilan kabupaten dan kota”.

“Sehingga Workshop pada Juli mendatang bakal dilakukan untuk kabupaten yang belum mengikuti, dengan harapan pelaksanaan pembangunan di masing-masing wilayahnya bakal lebih maksimal dan jauh dari praktek KKN,” tutur Asisten.

Dia mengatakan, pelaksanaan workshop dipandang penting karena bakal membahas implementasi E-Musrenbang, E- Budgeting, E-Perijinan serta E-Samsat. Dengan demikian, diharapkan dengan keberadaan sejumlah program baru tersebut, sistem pemerintahan yang bersih diatas tanah ini, akan dapat benar-benar terwujud.

Selain itu, dalam pelaksanaan E-Musrenbang, bakal dibahas mengenai E-TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang merupakan salah satu program turunan dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).

“Dalam program ini kita ikut dibantu KPK dalam memberikan jawaban kepada pegawai negeri. Terutama tentang peningkatan kapasitasnya sehingga dari situ terbit besaran upah kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)”.

“Sebab selama ini Pemprov Papua dalam pembayaran tunjangan bagi pegawai negeri, berpatokan dari tingkat kehadiran dan kinerja pegawai. Karena itu, kita harap melalui program ini kedepan kita mampu meminimalisir segala bentuk pencegahan korupsi di seluruh bumi cenderawasih,” harap dia.