Pemerintah Provinsi Papua menilai kaum perempuan belum banyak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dilain pihak, adanya perilaku diskriminasi terhadap kaum perempuan, turut menyebabkan mereka kian tertinggal dibanding laki-laki pada segala bidang pembangunan maupun seluruh aspek kehidupan diatas tanah ini.

Menyikapi hal demikian, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk kembali menegakkan hak-hak perempuan, membina, melindungi dan memberdayakan perempuan secara bermartabat. Serta melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki.

Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP.MH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Anni Rumbiak, pada kegiatan Diskusi Tematik Bersama Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jumat (16/6),  di Jayapura.

Sementara untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua, lanjut dia, pemerintah provinsi bakal mendorong setiap tahapan perencanaan hingga evaluasinya, agar masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Hal tersebut bertujuan agar SDM Papua, baik perempuan maupun anak laki-laki, diharapkan mampu memiliki kualitas yang sama dan unggul untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Sehingga dengan harapan, SDM Papua kedepan baik laki-laki maupun perempuan mampu bersaing didalam menghadapi tantangan regional”.

“Sebab salah satu agenda Nawacita Presiden adalah menguatkan kualitas SDM yang diterjamahkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, lebih khusus dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata dia.

Dia menambahkan, secara khusus kondisi rill di Papua dihadapkan dengan sejumlah kendala seperti kondisi geografis dan kultur. Selain itu, rendahnya akses dan peluang terhadap berbagai informasi serta masalah yang dihadapi perempuan diantaranya adalah kesenjangan ekonomi.

“Karena itu, hal seperti ini yang bakal dihadapi oleh pemerintah provinsi untuk mensejajarkan hak perempuan dan laki-laki. Guna mewujudkan pencapaian target nasional, yakni Indonesia sejahtera di 2025 dan generasi emas 2045 di tingkat internasional,” pungkasnya.