Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menilai bentrok antar warga yang terjadi akhir-akhir ini di Bumi Cenderawasih, lebih didominasi kepentingan politik antar dua pihak yang berbeda pendapat.

Hal demikian disampaikan Sekda Hery di Jayapura, kemarin, menyikapi sejumlah bentrokan antar warga pendukung yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, baru-baru ini.

Menurut dia, pasca ditetapkannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, ada terjadi perubahan paradigma atau kerangka berpikir masyarakat. Dimana setiap bentrok maupun perang yang terjadi akhir-akhir ini, dilatarbelakangi kepentingan politik.

“Contohnya dulu dalam tatanan adat, orang perang karena terjadi perzinahan. Sekarang modus beda perang karena Pilkada atau kepentingan politik”.

“Bahkan masyarakat kadang sudah tidak bisa membedakan hubungan dan ikatan persaudaraan akibat perbedaan pendapat ini. Maksudnya ketika seseorang sudah masuk atau memihak ke salah satu kandidat, maka perang antar saudara pasti tak terelakan. Dan ini saya katakan sudah mulai terjadi,”ucap dia.

Hery yang sebelumnya bertugas di Puncak Jaya selama puluhan tahun tersebut, menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk tak memberlakukan Pilkada secara langsung di Provinsi Papua.

Sebab konsekuensi logis dari pelaksanaan Pemilukada secara langsung, sudah terlihat dengan bermunculannya sejumlah konflik yang berakhir dengan bentrok antar dua pihak yang beda pendapat.

“Sehingga hal itu sangat berbahaya bila terus terjadi. Makanya, kita harap Pilkada di Papua kembali kepada sistem dulu yang dipilih oleh Anggota DPR. Apalagi pelaksanaan Pilkada langsung saat ini menyedot anggaran politik yang cukup tinggi”.

“Dilain pihak, para kandidat juga harus mempersiapkan biaya politik sangat tinggi. Makanya sekali lagi kita usulkan ada pengkajian ulang secara komperhensif, supaya pelaksanaan Pilkada di Papua kembali ke UU Otonomi Khusus atau dipilih DPR,” jelasnya.