Pemerintah Provinsi Papua mengakui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Senin (17/7) kemarin.

Sekda mengatakan, nilai yang diajukan sebesar Rp1 tirilun lebih. NIlai tersebut belum termasuk usulan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua dan pihak keamanan yang dikoordinir pihak kepolisian.

“Sudah ada pengajuan dari KPU senilai Rp1 triliun. Sehingga kita akan segera melakukan pertemuan lanjutan bersama pihak terkait,” tuturnya dia.

Hery berharap dana sebesar itu menjadi catatan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga pemanfaatannya mampu berjalan maksimal.

“Apalagi ini belum termasuk penyelenggaraan di kabupaten dan kota yang memiliki konsekuensi logis tinggi dan berpotensi terjadinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab kita ketahui untuk melakukan PSU pun dibutuhkan biaya yang amat sangat besar,” jelas dia.

Meski begitu, Sekda mengatakan besarnya anggaran penyelengaraan Pilkada di Papua mesti dikaji kembali oleh pemerintah pusat. Sebab selain menelan biaya yang besar, potensi konflik pun cukup tinggi, lebih khusus di wilayah pedalaman dan perkampungan.

“Makanya, saya akan undang semua pihak untuk melakukan pertemuan secara khusus dan membahas secara aktif masalah ini. Sebab pemerintah provinsi tak mau terus mengakomodir usulan yang begitu besar walaupun ada pembahasan”.

“Karena intinya kami membuang biaya yang sangat besar setiap kali menyelenggarakan Pilkada belum lagi potensi konflik yang akan muncul sebagai imbasnya,” tutur dia.