Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal berpesan pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, agar memberi kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi pengusaha lokal, terkait proyek penunjukan langsung di masing-masig instansinya yang nilainya mencapai Rp 500 juta di wilayah pesisir dan Rp 1 miliar untuk pegunungan.

Penegasan ini disampaikan Wagub Klemen pada Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Senin (17/7)  di Jayapura.

“Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada orang asli Papua atau pengusaha lokal dulu. Sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu”.

“Nanti jika orang asli Papua tidak ada baru kemudian kita cari yang lain,” ajak dia.

Wagub juga mengimbau Kepala SKPD agar tak menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu penilaian itu benar. “Karena kalau pikiran saudara (Kepala SKPD) berpikir negatif maka semua jadi demikian. Jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak. Atau bila dikasih nanti dia pergi jual kepada yang lain”.

“Intinya mulai dari sekarang mulai lah berpikiran positif. Kenapa? Karena di kabupaten tidak berlaku Otsus. Otsus itu berlaku di provinsi, maka wajib hukumnya kemudian suka atau tidak itu melekat terus di provinsi. Sehingga pemberdayaan kepada orang asli Papua itu wajib diprioritaskan karena amanat UU,” tuturnya.

Ia menambahkan, jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku. “Hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa (perang suku) karena kondisi seperti itu”.

“Makanya saya katakan hal ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan karena bapak-bapak SKPD pemimpin di negeri ini. Gubernur dan Wagub hanya karena jabatan politis. Sehingga di kesempatan yang baik ini sekiranya kita membuat hal-hal yang bermanfaat untuk rakyat,” katanya.