Sekitar 20 kabupaten, sepakat melakukan penandatanganan rencana aksi pemberantasan korupsi, pada Selasa (18/7) di Jayapura. Diantaranya, Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, Mappi, Asmat, Boven Digoel, Yalimo, Deiyai, Lanny Jaya dan Nduga.

Penandatangan rencana aksi ini dilakukan para bupati, disaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Sekda Papua Hery Dosinaen, Kapolda Papua Irjen. Pol. Boy Rafli Amar.

Wagub Klemen Tinal disela-sela kegiatan itu menilai positif kegiatan penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi tersebut. Sebab diakuinya, merupakan rangkaian dari pelaksaan penandatangaan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Papua pada 10-14 Juli 2017 lalu.

Lebih lanjut dikatakan dengan ditandatanganinya rencana aksi itu, menunjukan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang semakin konsisten dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di masing-masing sektor maupun wilayah kerjanya.

Sehingga dengan dirangkaikannya kegiatan workshop repelika perencanaan keuangan daerah berbasis elektronik, Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) pegawai serta perencanaan terpadu satu pintu, diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di masing-masing wilayahnya.

“Sehingga kepada segenap Pemda dalam kegiatan workshop ini juga, saya harap bisa mengikuti dengan baik, sehingga hasilnya dapat diterapkan pada daeah masing-masing”.

“Sebab satu hal yang perlu kita patut banggakan saat ini, dimana perlahan tapi pasti, Provinsi Papua menunjukan komitmen yang kuat dalam menjalankan semua program yang disampaikan khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dia menambahkan, visi dan misi Gubernur Papua, sesungguhnya merupakan program yang selama ini telah dibangun antara pemerintah provinsi dengan dengan KPK. Pentingnya program ini tercermin dari tujuan program rencana aksi pemberantasan korupsi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sehingga diharapkan menjadi hal mutlak yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

Sebelumnya, disela-sela kegiatan penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi tersebut, turut dilakukan revitaslisasi Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) Provinsi Papua, review program pemberantasan korupsi serta penandatanganan berita acara penyerahan source code e-planning Pemerintah Provinsi Papua kepada delapan kabupaten dan satu kota.