Niat baik PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk membayar Pajak Air Permukaan (PAP) disambut positif Pemerintah Provinsi Papua. Meski begitu, Pemprov Papua tak sepaham bila PAP dibayar secara diangsur.

“Freeport sudah sepakat membayar PAP, hanya saja dilakukan secara dicicil. Nah ini yang kita tidak sepakat. Sebab keinginan kita dibayar sekaligus,” terang Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Gerzon Jitmau, di Jayapura, Senin (31/7).

Menurutnya, baru-baru ini Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan surat tagihan kepada PT Freeport Indonesia, terkait permintaan pembayaran atas pajak air permukaan tersebut. Dengan diterbitkannya surat tersebut, diharapkan PT. Freeport segera melunasi apa yang menjadi kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi Papua.

“Karena dengan dibayarnya Pajak Air Permukaan (PAP) oleh Freeport senilai Rp. 3,5 triliun, Pemprov dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan pembangunan di Bumi Cenderawasih”.

“Olah karena itu, sekali lagi kita berharap Freeport tidak membayar dengan mencicil. Tetapi langsung melunasi supaya dana itu dapat dipergunakan menunjang pembangunan diatas tanah ini,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Jakarta, dengan membayar tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp3,5 triliun, berikut dendanya.

 “Pengadilan Pajak  Indonesia pada 17 Januari lalu menolak gugatan Freeport sehingga kami minta mereka segera membayar tunggakan pajaknya, baik pokok pajak dan dendanya sebesar kurang lebih Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Ini harus segera diselesaikan” tegas Lukas.

Diketahui, munculnya gugatan pajak oleh PTFI dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam hasil auditnya.

“BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan sejak 2011 – 2015”.

“Pemprov Papua kemudian mengirimkan surat ke pada PTFI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. Freport menolak menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak”tambah Gubernur.