Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua memastikan proses pelelangan yang dilakukan institusi tersebut, sudah sesuai dengan prosedur maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Sonny Rumfaker, Kelompok Kerja (Pokja) Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, tidak berani mengambil sikap keluar dari aturan yang sudah ditetapkan.

Apalagi, saat ini Pemerintah Papua saat ini sudah menjalin kerja sama dengan KPK. Dimana setiap aplikasi yang digunakan oleh Biro Layanan Pengadaan, kali ini sudah terkoneksi dengan lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

"Jika berpihak kepada orang (pengusaha,red) tertentu dan keluar dari regulasi, maka kami bisa-bisa turut menjadi korban. Untuk itu, kami tetap nyatakan akan berjalan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku”.

"Intinya kami tidak berani keluar dari aturan, karena ketika kita duduk di kursi pesakitan semua ditanggung sendiri. Tidak ada bahasa karena dia kemarin ada bantu orang Papua atau non Papua (nanti hukuman diringankan). Tidak ada yang seperti itu sebab hukum Indonesia lurus," ucapnya.

Menurutnya, hal yang perlu dipahami para pengusaha di Papua saat ini adalah pemberlakuan aplikasi baru untuk proses pelelangan yang kini makin transparan. Imbasnya tak ada yang disembunyikan dari proses pelelangan itu. Dimana, apabila 5-10 orang masuk mendaftar dalam satu paket pelelangan, maka semuanya dapat memantau langsung kegiatan itu hingga selesai.

"Sekarang ini aplikasi sudah online dan terkonek langsung di KPK. Ketika Pokja melenceng maka akan diketahui”.

“Kemudian untuk menetapkan pemenang tender, Pokja di Biro Layanan Pengadaan tidak serta merta menganalisa meja lalu menetapkan. Semua tahapan harus dilalui dulu sampai kepada pembuktian di lapangan lalu pengumuman pemenang. Sementara pembuktian di lapangan bertuannya menghindari pemalsuan,” jelasnya.

Sebelumnya sejumlah organisasi usaha dan legislator mengkritik Biro Layanan Pengadaan yang dinilai tak maksimal dalam mengakomodir dan memenangkan pengusaha asli Papua. Mereka bahkan meminta Gubernur Papua untuk membubarkan institusi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.