Rencana Pemerintah Pusat mengekspor beras ke
tiga negara di Samudera Pasifik mendapat tanggapan positif Dinas tanaman Pangan
dan Holtikultura (DPTH) Provinsi Papua.
Meski begitu, Pemerintah Pusat diminta memberi
dukungan pengembangan lahan pertanian di Merauke, agar hasil produksi beras
menjadi lebih maksimal serta ekspor ke Samudera Pasifik jadi berkelanjutan.
"Secara umum kita nilai peluang ini
sangat baik untuk dikembangkan kedepan. Tapi kami meminta dukungan dari pusat.
Misalnya, menyediakan pupuk yang cukup. Kemudian memikirkan bagaimana memberi
dukungan ketersediaan air”.
"Dengan dukungan ini saya pikir ekspor
bisa dilaksanakan berkesinambungan. Sebab dalam satu tahun, di Merauke bisa
sampai tiga kali tanam," terang Kepala Dinas di Jayapura, Kamis (10/8) kemarin.
Selain dukungan pengembangan lahan, pihaknya
meminta agar pemerintah pusat menyiapkan regulasi yang mengatur proses ekspor
langsung dari Merauke ke negara-negara di Samudera Pasifik. “Sebab sampai saat
ini di Merauke kan belum ada Pelabuhan Ekspor. Nah dukungan seperti ini sangat
diperlukan supaya kegiatan ekspor nantinya bisa berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, rencana ekspor beras ke tiga
negara di kawasan pasifik bakal meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten
Merauke.
“Sebab harga tertinggi yang diterima petani
Merauke saat ini adalah Rp 7.300/kg, bila mereka melakukan penjualan langsung ke
Bulog”.
“Sementara dengan rencana ekspor yang harganya
dipatok 1 dolar AS (kurs Rp 13.500), petani bisa mendapatkan harga yang lebih
tinggi. Sehingga bila rencana ini terwujud maka petani di Merauke akan lebih
sejahtera,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran
Sulaiman mengatakan Indonesia akan mengekspor beras ke tiga negara kepulauan
yang terletak di Samudera Pasifik, yakni Republik Kepulauan Fiji, Samoa dan
Republik Vanuatu.
Harga beras di tiga negara itu, dijual dengan harga Rp 23.000
atau kurang lebih 2 dolar AS per kilogram. Sementara jika Pemerintah Indonesia
menawarkan 1 dolar diyakini akan menguntungkan kedua belah pihak.