Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus benar-benar diakhiri.

Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Anike Rawar pada temu koordinasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak dengan lembaga mayarakat, dunia usaha dan media, di Jayapura, Jumat (11/8) kemarin.

Tak hanya itu, Pemprov berkeinginan agar segala bentuk perdagangan manusia (perempuan dan anak) dapat segera diakhiri. “Termasuk masalah yang tak kalah penting, yaitu mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan”.

“Sebab beberapa poin ini juga sebenarnya menjadi program unggulan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera diakhiri. Karena itu, agar supaya ha ini bisa diakhiri, butuh kepedulian semua pihak, tak terkecuali pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya.

Menurut dia, keberhasilan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga mutlak membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh elemen masyarakat.

“Makanya selain keterlibtan dan peran serta pemerintah, tentunya kita harus mengajak seluruh elemen masyarakat. Hal ini sangat penting supaya program yang dijalankan itu bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas Perempuan Azriana menyebut kekerasan fisik dan seksual paling banyak dialami perempuan Papua. Dimana dari hasil penelusurannya, sekitar 281 kekerasan telah dialami perempuan Papua sepanjang 1963-2009. Dilain pihak, kekerasan yang dialami perempuan Papua tidak tunggal.

“Kekerasan fisik, seksual serta diskriminasi menjadi cerita keseharian. Dimana kami melihat bagaimana mereka menjadi korban seksual yang dlakukan aparat keamanan, mereka berhadapan dengan kekerasan berikutnya”.

“Karena apa yang dialami tidak bisa diterima oleh suami dan keluarga besarnya,” terang dia pada dialog publik refleksi 7 tahun laporan stop sudah bersama Komnas perempuan bersama Pemprov Papua, DPRP, MRP, dan Jaringan masyarakat sipil pembela HAM perempuan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (13/6) kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua agar mampu melihat masalah itu sebagai sebuah jalan terbuka, untuk memberikan kesejahteraan bagi perempuan Papua.

Dilain pihak, turut membantu Pemerintah Pusat memahami afirmasi yang diatur dalam Undang-Uundang Otsus, sebagai hak dari orang asli Papua.