Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua melalui bidang Bina Marga, menyediakan anggaran Rp 13 miliar untuk dikelola pengusaha asli. Menurut pengakuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua, Djuli Mambaya, pihaknya sudah menugasi staf untuk membagi dana sebesar itu kepada sejumlah pengusaha asli Papua.

Nantinya dana itu akan diturunkan sebagai proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL), sehingga Dinas Pekerjaan Umum tinggal menunjuk pengusaha asli Papua yang secara persyaratan sudah terpenuhi.

“Dana sudah siap tinggal kita tunjuk saja pengusaha asli Papua yang memenuhi syarat. Namun sedang dalam proses kita harap pengusaha asli ini bersabar. Yang pasti kita ingin rampungkan secepatnya,” aku dia di Jayapura, Rabu kemarin.

Adapun proyek GEL yang dikerjakan diantaranya, pembuatan bahu jalan, drainase, rehab halaman gereja masjid serta sejumlah fasilitas umum yang berada di wilayah kabupaten/kota se-Papua.

Sebelumnya, Djuli mengaku telah menunjuk sebanyak 52 Pengusaha Asli Papua untuk mengelola proyek GEL di bidang Cipta Karya.  Mereka yang terpilih ini sebelumnya diseleksi dari 388 pengusaha asli Papua yang memasukan berkas ke instansi pekerjaan umum itu.

“Dari 52 pekerjaan ini total anggaran yang dikerjakan mencapai Rp 7 Miliar. Nantinya setiap pengusaha alokasi penganggaran minimal Rp 100 juta. Kita harap pengusaha asli Papua yang diberikan kepercayaan ini dapat melaksanakan dengan baik”.

“Sebab keberhasilannya mengerjakan suatu proyek, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk bermitra lebih erat dengan pengusaha,” ucapnya.

Sementara bagi pengusaha asli Papua yang belum mendapat kesempatan, ia berpesan agar tak patah semangat. “Terus berupaya sekuat tenaga sampai mendapatkan kesempatan. Yang pasti kita tidak tutup mata dan ingin semua pengusaha Papua diberdayakan,” pungkasnya.

Senada disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty. Dirinya mengajak pengusaha lokal untuk berusaha mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas dalam menyambut proyek-proyek pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Papua belum bisa mengakomodir semua pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Apalagi paket pekerjaan yang nilainya diatas Rp 500 juta, dikelola Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua dilakukan secara full e-Proc (full elektronik)”.

“Dengan demikian kami harapkan pengusaha lokal dapat mengembangkan diri terutama dalam penguasaan teknologi informasi. Sehingga mampu memahami petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” harapnya.