Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen membuka secara resmi Kolaborasi Tunas Integritas Nasional Kedua 2017 di Jayapura, Selasa (12/9) kemarin.

Kegiatan ini dihadiri 139 Kementerian Lembaga Organisasi Pemerintah Daerah serta sejumlah kabupaten dan kota se Papua, DPRD maupun pimpinan SKPD.

Sekda Hery dalam sambutannya mengatakan, saat ini Papua sebagai indikator dalam pemberantasan korupsi. Dimana sejak ada kerjasama antara KPK dengan provinsi Papua dalam rangka pencegahan korupsi, provinsi tertimur di Indonesia ini telah melakukan sejumlah kegiatan.

Diantaranya melaksanakan peluncuran e-govermnt, e-bujeting dan e-pleaning, e-samsat dan e-perizinan serta e-pengaduan masyarakat.

“Memang sejak awal kepimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua, keduanya sepakat membuat regulasi pembangunan pemerintahan secara bersih dan transparan”.

“Disamping itu, sebagai bukti dan keseriusan Pemprov Papua dalam penanganan korupsi juga telah dibentuk Unit Layanan Pengadan dan Jasa yang telah berubah menjadi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga ini menjadi pelaksanaan tender yang independen dan terpercaya,” katanya.

Sementara berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II tersebut, diharapkan menghasilkan output yang menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan.

Diharapkan pula hasil kegiatan ini, dapat terakomodir dalam satu rekomendasi yang menjadi komitmen semua pihak, dimana kita semua bangkit secara integritas.

“Karena itu, saya rasa kegiatan ini merupakan ajang menyampaikan pendapat maupun sharhing untuk melihat bagaimana integritas pada masing-masing wilayah terkaloborasi. Diharapkan pula ini menjadi output untuk direkomendasikan, hingga bermuara pada refrensi untuk pengambilan kebijakan kedepan,” harapnya.

Sementara Inspektur Papua Anggiat Situmorang dalam laporannya mengharapkan, melalui kegiatan ini dapat disosialisasikan pembangunan budaya integritas melalui pendekatan manajemen resiko.