Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut
kepentingan politik, menghambat pembukaan jalur penerbangan internasional ke
negara pasifik.
Padahal tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian daerah,
melalui kerja sama ekspor bahan pokok, sebagaimana hasil pembicaraan bersama
sejumlah negara pasifik pada beberapa kesempatan.
Hal itu disampaikan Sekda di Jayapura, disela-sela Rapat
Forum Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Sulawesi,
Maluku dan Papua, di Jayapura, Selasa (19/9) kemarin.
“Sebenarnya kita sudah akan membuka penerbangan dari
Jayapura ke Port Moresby Papua Nugini. Namun sampai saat ini tidak terlaksana
karena kepentingan politik tertenru”.
“Karenanya, saya berharap melalui pertemuan ini ada konstribusi
positif maupun rekomendasi, untuk bagaimana bisa meningkatkan perekonomian dan
kehidupan masyarakat di atas tanah ini,” harapnya.
Dia melanjutkan, ditengah-tengah keterbatasan yang ada, Provinsi
Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen
Tinal terus berupaya meningkatkan ekonomi Papua. Usaha itu, terbayar lunas
dimana pertumbuhan perekonomian Papua mencapai 9,2 persen diatas pertumbuhan
ekonomi secara nasional.
Dengan demikian, kata dia, Papua kini siap menjadi gerbang perekonomian
untuk Indonesia Timur, dengan harapan dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di ujuang Timur wilayah Indonesia.
“Yang pasti kami siap untuk menjadi gerbang Indonesia Timur
untuk akses perekonomian RI. Namun begitu, kita butuh dukungan semua pihak
untuk dapat mewujudkannya,” terang dia.
Sementara itu, Kepala BPS, Dr. Suhariyanto mengharapkan
terselenggaranya forum Konsultasi Regional PDRB se-Sulawesi, Maluku dan Papua
mampu memberi gambaran fokus membangunan di Kawasan Timur Indonesia.
“Ini merupakan suatau forum yang penting karena mempunyai
tujuan untuk mendiskusikan ke wilayaan serta keterpaduan antara pembangunan
nasional dan daerah,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Suhariyanto juga berharap agar tercipta
sarana pertukaran informasi antara provinsi yang tergabung dalam Sulampua,
dimana setiap provinsi mempunyai tantangan masing-masing.
Sehingga hasil dari pertemuan ini dapat disusun kesepakatan
bersama untuk membangun kebijakan sosial dan ekonomi di wilayah timur
Indonesia. Termauk untuk merekam isu sosial dan ekonomi yang saat ini, hangat
dibicarakan serta menjaring berbagai informasi baik skala regional maupun
internasional.