Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IX Jayapura menduga ada praktik penggunaan ijasah palsu oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembinaan karirnya, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota.

Hal demikian disampaikan Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian Kabupaten/Kota BKN Regiolan IX Jayapura, Oktavianus Paikung di Jayapura, Selasa (26/9).

Ia menilai tak heran jika banyak berkas menumpuk di BKN, karena sebagian besar ijasah yang didorong untuk kenaikan pangkat, nyatanya tak terdaftar di portal Dikti.

"Yang pasti ijazah palsu ini sebenarnya bisa kita lihat dari bentuk, ciri, isi dan kemudian cara mereka mendapatkannya. Sebab kalau hanya titip nama untuk ikut ujian itu tidak sah, kalau kerjasama dengan orang administrasi di perguruaan tinggi itu juga tidak sah, SKS tidak memenuhi syarat tidak sah”.

“Sehingga kita harap yang ijasah yang masuk itu harus benar-benar mereka yang berkuliah sejak awal hingga akhir dengan memenuhi semua persyaratan dalam perkuliahan,” katanya.

Dikatakan, untuk kepentingan kepangkatan dan karir, sanksi hukuman yang dapat diberikan sangat berat, hingga berupa pemberhentian dengan hormat. Sama halnya untuk tindakan administrasi dan hukuman disiplin bagi CPNS/ASN yang menggunakan ijazah palsu, saat melamar.

"Ini bukan hanya sebatas kami berbicara saja sebab pada formasi 2009 dari Kabupaten Nabire ada yang kedapatan menggunakan ijazah palsu dan sudah diberhentikan. Sehingga saya harap ini menjadi peringatan bagi semua ASN,” imbaunya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda mengimbau ASN di provinsi, kabupaten dan kota agar tidak menggunakan ijazah palsu saat mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Ia menjamin bakal memberi sanksi bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang kedapatan menggunakan ijazah palsu.

“Stop sudah beli ijazah-ijazah palsu. Itu hanya akan merugikan diri sendiri. Kalau mau naik pangkat sekolah dengan baik dan benar,” ajak dia.