Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menolak menghadiri penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) karena menilai anggaran yang disetujui Pemerintah Provinsi, jauh dari usulan sebelumnya yang mencapai Rp 1,069 triliun (hasil rasionalisasi terakhir).

Pemerintah Provinsi Papua ditengarai hanya menyetujui anggaran Rp 850 miliar untuk membiayai pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018, sebagaimana isi NPHD yang sudah ditandatangani Gubernur Papua Lukas Enembe, Rabu (27/9) di Sasana Krida Kantor Gubernur.

“KPU menolak untuk tanda tangan karena tidak ada penjelasan apa saja yang dikurangi,” sebut Komisioner KPU Papua Tarwinto, dalam pesan singkat yang dikirimkan kepada harian ini, kemarin.

Senada disampaikan Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi. Dia mengatakan, anggaran itu tidak bisa membiayai pelaksanaan Pilkada Gubernur di Bumi Cenderawasih.

“KPU punya usulan Rp 1.069.331.771.305. Kami tidak akan mau (menandatangani) kalau dana Pilgub yang tidak sesuai usulan KPU Papua,” tutur Izak.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan alasan pengurangan anggaran tersebut. Menurut dia, Pemerintah Provinsi terpaksa menghilangkan beberapa item yang dianggap berlebihan. Sehingga lewat kesepakatan dengan Pemerintah Pusat ditetapkan anggaran senilai Rp 850 miliar.

“Yang kita kurangi sebagian besar adalah pembiayaan ATK kemudian alat peraga kampanye. Pengurangan hanya di situ. Selebihnya untuk hak maupun honor tidak dikurangi,” kata dia..

Disinggung mengenai ketidak hadiran Anggota KPU Papua yang diduga sebagai bentuk protes, Lukas mengaku hal itu tak perlu dibesar-besarkan. Kekurangan anggaran di tahun ini bisa ditutupi dengan adindum, untuk menambah jumlah anggaran Pilgub.

“Pihak KPU sudah mengontak dan saya bilang ini pembahasan masih panjang. Sehingga kalau kurang dalam perjalanan bisa usul penambahan dalam bentuk adindum. Sehingga terima (dulu) apa yang disepakati sekarang lalu dalam perjalanan di adindumkan. Yang pasti tidak ada masalah,” kata dia.

Sementara dalam penandatanganan NPHD Pilgub Papua 2018, turut ditandatangani penyerahan hibah dari Pemerintah Provinsi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua senilai Rp 250 miliar serta dana keamanan senilai Rp 230 miliar yang ditandatangani Kapolda Papua.

Penandatanganan tersebut juga disaksikan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit, Forkompinda Papua, Sekda Papua Hery Dosinaen, sejumlah bupati, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.