Komisi II DPR RI menyatakan bakal membawa kasus Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub Papua 2018 yang hingga saat ini tak kunjung ditanda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo dalam kunjungannya ke Jayapura, Jumat (29/9) kemarin, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Pemerintah Provinsi, KPU serta Bawaslu Papua.

Ia pun mengaku tak puas dengan hasil pertemuan itu, sebab KPU Papua masih enggan menyepakati serta menandatangani NPHD Pilgub, padahal tahapan Pilkada sudah sangat dekat.

“Hasil pertemuan ini menyatakan bahwa (soal NPHD) tidak bisa maju ke tahapan selanjutnya. Sehingga kami anggap pembahasan ini selesai”.

“Untuk itu, kami akan tarik masalah ini ke Jakarta untuk dibahas dengan KPU RI," terangnya.

Dikatakan, tujuan kunjungannya ke Papua dikarenakan Komisi II DPR RI merupakan penanggung jawab pelaksanaan Pilkada secara nasional. Lebih khusus untuk penggunaan dana hibah pemerintah daerah yang masuk ke Anggaran Pendapata Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, lanjut dia, menjadi penting bagi Komisi II DPR RI untuk memastikan tahapan Pilkada di seluruh Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Pun begitu, dirinya berharap pelaksanaan Pilkada di Papua bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan.

Sementara Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi menilai kehadiran Komisi II DPR RI yang katanya ingin menampung aspirasi, justru terasa janggal. Sebab yang terjadi, para wakil rakyat itu seakan-akan menekan KPU Papua karena belum menandatangani NPHD Pilgub Papua.

“Kan tidak boleh seperti itu. Tadi dalam diskusi seakan-akan tidak mendengar apa yang kami sampaikan. Datang dari Jakarta kan untuk mendapatkan aspirasi dari tingkat bawah. Kami ini juga bagian dari penyelenggara pemerintah tingkat bawah yang mengurus Pilkada (sehingga mestinya didengarkan),” ujarnya.

Sementara disinggung mengenai rencana Komisi II DPR RI untuk membawa masalah itu ke KPU RI, Izak mempersilahkan. Sebab hal itu sebelumnya sudah dilaporkan ke KPU RI.

“Ya. kami prinsipnya kalau Komisi II DPR RI mau tarik persoalan ini ke Jakarta dipersilahkan. Karena disana ada pimpinan kami. Sebab pimpinan kami di KPU RI juga sebelumnya tidak mengijinkan kami untuk menandatangani NPHD itu,” akunya.