Dinas Kehutanan Provinsi Papua menyebut aktivitas perambahan (penebangan,red) di Bumi Cenderawasih mengalami peningkatan.  Hal tersebut, dikarenakan tingginya harga kayu Merbau di pasaran, hingga membuat banyak pihak tertarik untuk bergerak masuk hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkenaan dengan hal itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Jap Ormuseray, mengimbau bagi masyarakat adat, termasuk para Ondoafi untuk menjaga kelestarian hutan dengan tak melakukan perambahan hutan secara liar.

“Sebab bilamana perambahan terus dilakukan oleh masyarakat setempat, maka bukan saja negara dan Pemerintah yang rugi. Dikhawatirkan bila terus terjadi, bisa muncul bencana alam yang juga dapat merugikan masyarakat,” terang dia di Jayapura, Selasa (3/10) kemarin, disela-sela penyerahan hasil lelang kayu temuan dinas kehutanan.

Yan mengatakan, dengan dilakukan penangkapan maupun pelelangan hasil temuan kayu sebanyak 896 batang kepada pihak pemenang, diharapkan bisa memberi efek jera, hingga tak ada lagi masyarakat yang melakukan perambahan secara liar.

“Sebab 896 batang kayu pacakan (volume 70 meter kubik) yang merupakan hasil operasi pengamanan hutan oleh Dinas Kehutanan bersama Polda Papua pada 2015 – 2017 ini, bila didistribusikan sesuai aturan akan memberi pemasukan yang besar kepada negara”.

“Namun karena kayu ini merupakan hasil perambahan maka itu kita lelang berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan (Permen) nomor P.47 tahun 2009 tentang perubahan Permen nomor P48 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan. Perlu juga diketahui kayu ini merupakan operasi pengamanan wilayah Kabupaten Jayapura dan Sarmi,” pungkasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan R Pugu menjelaskan hasil temuan 896 batang kayu tersebut, terdiri dari 559 batang kayu ditemukan pada Desember 2015 dan 310 batang pada Juli 2017, dengan total lelang Rp.162.000.000.

“Pemenang lelang telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku berupa membayar 3 persen dari nilai lelang”.

“Kemudian membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) berupa dana Provinsi Sumber Dana Hutan atas volume objek lelang dan membayar biaya persiapan lelang,” katanya.

Selanjutnya, sambung dia, pengaktifan objek lelang akan dilengkapi dengan surat Angkutan Kayu Lelang (SAL), sehingga dapat diangkut ke tempat pemenang lelang.