Pemerintah Provinsi Papua diimbau mendukung penerapan E-Planning dan E-Budgeting di seluruh kabupaten dan kota, dengan memberikan kemudahan serta menyediakan sarana maupun prasarana penunjangnya.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri,di Jayapura, kemarin.

“Yang pasti untuk penerapan E-Planning dan E-Budgeting ini perlu ada dukungan dari Telkom dan PLN. Sebab tanpa dukungan itu maka penerapannya tidak akan berjalan maksimal,” tuturnya di Jaapura, kemarin.

Meski begitu, Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membenahi sistem pengganggaran dan pengawasan berbasis online secara internal, sehingga sistem pelayanan berbasis online seperti E-Planing dan E-Budgeting, dapat diaplikasikan dengan maksimal

“Sebab pelaksanaan E-Planing dan E-Budgeting di Provinsi Papua ini sebenarnya sudah menjadi yang terbaik di Indonesia. Sehingga kita harap pemerintah kabupaten/kota, khususnya 20 daerah yang mengikuti kegiatan maupun pelatihan, agar mampu meniru apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,”harap dia.

Elysa juga menambahkan materi yang diterima masing-masing perwakilan kabupaten/kota, agar dapat diaplikasikan dan disampaikan kepada pihak terkait di daerah masing-masing.

“Intinya, harus ada kemauan untuk membangun daerah. Dengan begitu, saya yakin bahwa program kerjasama dengan KPK ini, akan bisa diimplementasikan di 20 kabupaten/kota yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan,” ucapnya.

Kasatgas Tim Korsup Pencegahan KPK, Tri Gamarefa, menyampaikan hal senada. Dirinya berharap 20 kabupaten dan kota yang sudah mengikuti pelatihan, agar dapat melaksanakan implementasi E-Planing dan E-Budgeting dengan maksimal di wilayahnya.

“Sebab nanti ketika kita turun ke daerah, penerapannya diharapkan sudah maksimal,” harapnya.

Pada kesempatan itu, ia menilai positif upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan di Bumi Cenderawasih melalui penerapan E-Planning dan E-Budgenting.

“Kini tinggal bagaimana pemerintah kabupaten dan kota mengaplikasikan program itu. Sebab yang utama adalah komitmen dari pemerintah kabupaten dan kota supaya sistem penganggaran dan pengawasan dapat dilakukan secara elektronik serta transparan,” pungkasnya.