Pemerintah Provinsi Papua mengimbau seluruh bupati di Papua untuk memberi dukungan penuh (suport,red) instansi kesehatan di wilayahnya, agar fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, di Jayapura, akhir pekan kemarin, menyikapi sejumlah kematian akibat munculnya epidemi atau penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah.

Menurut dia, tingkat maupun derajat kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten, menjadi tanggung jawab bupati setempat, sementara pemerintah provinsi sifatnya hanya memback up.

“Ini artinya yang menjadi fokus utama adalah pemda di daerah itu sendiri sebelum provinsi turun tangan melakukan back up jika suatu peristiwa itu sudah tak bisa ditangani pemkab,” katanya.

Aloysius pun mempertanyakan alokasi dana kesehatan per kabupaten/kota yang semasa pemerintahan Gubernu Lukas Enembe meningkat drastis. Dimana 80 persen dana Otsus diturunkan ke seluruh kabupaten dan kota, sementara provinsi hanya mengelola 20 persen.

“Sebab jika dihitung-hitung sebenarnya gelontoran dana yang turun ke kabupaten/kota ini meningkat. Selain dana Otsus ada Dana Alokasi Khusus (DAK), lalu anggaran lainnya dari APBN, maupun APBD setempat,” bebernya.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Dirinya berharap derajat kesehatan di wilayah kabupaten dan kota meningkat. Sebab berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia (SKDI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, indikator derajat kesehatan di Provinsi Papua masih sangat memperihatinkan.

Provinsi tertimur di Indonesia ini bahkan menempati urutan ke-3 teratas setelah Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara untuk angka kematian Ibu, berdasarkan data dinas Kesehatan Provinsi Papua 2014 lalu.

“Oleh karena itu, saya minta kita semua yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota bekerja keras tingkatkan indikator derajat kesehatan Bumi Cenderawasih,” katanya.

Sekda pun berharap melalui program Gerbangmas Hasrat Papua, dimana salah satu fokusnya pada jaminan 1000 hari pertama kehidupan kepada bayi yang baru lahir. Kemudian adanya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender ibu dan anak, diharapkan derajat kesehatan Papua bisa meningkat.

“Apalagi pemerintah provinsi sudah menerapkan kebijakan alokasi dana Otsus Papua sebesar 80 persen, yang dikelola 28 kabupaten dan satu kota di Papua. Sementara Pemerintah Provinsi Papua hanya mengelola sebesar 20 persen”.

“Kita harap dengan SKPD provinsi menuangkan program atau kegiatan yang menyentuh dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, diharapkan indikator kesehatan Papua di masa mendatang mengalami peningkatan,” harap dia.