Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen
mengakui posisi Inspektur dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di kabupaten, masih dipandang sebagai jabatan “buangan”.
Tak sampai disitu, kapasitas seorang Inspektur
di wilayah kabupaten, tak jarang kurang mendapat peningkatan kapasitas. Padahal
posisi dan peran seorang Inspektur, sangat strategis dalam mendukung
pengelolaan serta pemanfaatan anggaran pembangunan.
“Inspektur itu mestinya jadi tulang punggung
sekaligus menjadi informan kepada pimpinan politik. Tugasnya sangat berat dan
memiliki fungsi paling penting untuk mengontrol serta mengawasi pengelolaan keuangan
oleh SKPD”.
“Karenanya, melalui kegiatan pertemuan yang
dihadiri oleh BPK serta Pemda se Indonesia Timur ini, saya harap ada solusi dan
formula yang tepat untuk peningkatan kapasitas Inspektur di kabupaten. Sehingga
kesan-kesan terhadap Inspektur di kabupaten dapat dihilangkan serta kinerjanya
diperbaiki,” harap Hery disela-sela Focus Group Discussion tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK dan permasalahannya, Senin (30/10) di Jayapura.
Dikatakan, pemerintah provinsi selama ini
terus berupaya meningkatkan kapasitas penyelenggara negara, termasuk para
Inspektur. Sementara dalam upaya peningkatan bidang perekonomian, pemerintah
provinsi telah berinisiatif untuk membuka hubungan kerja sama dengan negara
tetangga.
Sayangnya, ada elit tertentu di Jakarta terkesan
menghalang-halangi karena memandang Papua dalam aspek politik.
“Sehingga usaha kami untuk membuka jalur
penerbangan internasional tak bisa terwujud. Inilah yang kita minta agar
pemerintah pusat tak memandang Papua dari aspek politik ketika ingin memajukan
perekonomiannya”.
“Karena itu, saya harap masalah seperti ini
pun turut dibahas dalam Focus Group Discussion ini. Sehingga hasilnya dapat
dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan diatas tanah ini,” harap
dia.
Pada kesempatan itu, Sekda membeberkan keberhasilan
Provinsi Papua mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun
berturut-turut. Dia berharap hasil positif ini dapat pula di raih seluruh
kabupaten maupun provinsi yang ada di seluruh Indonesia bagian timur.