Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di
lima wilayah adat, instansi terkait diminta segera mengembangkan potensi hasil
hutan bukan kayu (HHBK) yang ada di bumi cenderawasih.
Hal ini disampaikan Asisten Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty pada
sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) 2017, di Jayapura,
Kamis (9/11) kemarin.
Hasil hutan bukan kayu yang dapat dikelola
diantaranya minyak kayu putih, madu, buah merah, sarang semut serta kapas.
Sejumlah komoditas ini, jika dikelola dengan maksimal, diyakini mampu meningkatkan
perekonomian masyarakat.
Sementara untuk wilayah Saireri, instansi
terkait dapat mendorong masyarakat memaksimalkan daun darah yang hanya ada di
Papua. Daun ini lebih banyak dimanfaatkan masyarakat tertentu untuk menjadi
obat herbal.
“Saya kira daun ini jika dikembangkan dengan
baik akan berdampak luas juga bagi masyarakat. Kemudian ada kura–kura mocong
babi yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Asmat. Intinya semua ini
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan jika sudah memiliki kemasan
nanti bisa ditampilakan saat PON XX Tahun 2020,”kata dia.
Sementara menyinggung entang sosialisasi
pembangunan KPH, lanjut dia, Dinas Kehutanan baru-baru ini telah membentuk di
14 daerah kabupaten di provinsi tahun 2017.
14 KPH yang sudah terbentuk itu yakni KPHP
Unit XX Kabupaten Kepulauan Yapen, KPHP
unit XXIX Kabupaten Keerom, KPHP unit XVII Kabupaten Waropen, KPHP XVIII Lintas
Mamberamo-Sarmi, KPHP unit XXXV Sepik Pegunungan Bintang, KPHP unit XLIII
Kabupaten Nduga, KPHP unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP unit XVII Sarmi, KPHP
unit LIII Boven Digoel, KPHL unit XIX Kabupaten Biak Numfor, KPHL unit VI
Kabupaten Mimika, KPHL unit XLII Jayawijaya, KPHL unit XLI Lanny Jaya, KPHL
unit II Nabire.
Sehingga melalui kegiatan sosialisasi itu, Elia
berharap dapat disamakan persepsi tentang pengelolaan hutan berbasis KPH.