Pemerintah Provinsi Papua diimbau tak membayangkan menjual karbon kepada dunia, dengan upaya mempertahankan 80 persen kelestarian hutannya.

Komitmen negara-negara di Copenhagen Denmark, yang akan memberi kompensasi bagi Papua karena mempertahankan kelestarian hutannya, diperkirakan sudah kadaluarsa, sehingga WWF mengimbau untuk bagaimana provinsi tertimur di Indonesia ini mulau mengelola hutan dalam konteks KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

“Memang skema ini sebenarnya untuk daerah yang telah lama mengalami degradasi atau kemerosotan hutan. Hanya kita di Papua memiliki hutan yang sangat luas dan diyakini mampu memberi kontribusi baik bagi pemerintah maupun masyarakat adat setempat,” terang Direktur Program Papua Yayasan WWF Indonesia Benja V. Mambai kepada harian ini di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, saat ini Provinsi Papua tergabung sebagai salah satu peserta forum GCF (Governoor Climate And Forest Task Force) yang melibatkan 10 negara dengan 38 Gubernur. Provinsi Papua bahkan telah hadir sebagai salah satu delegasi bersama dirinya di Balik Papan, beberapa waktu lalu.

Forum ini dinilai sangat baik karena membahas tentang mekanisme pendanaan hutan yang tidak hanya memberikan insentif bagi pengurangan deforestasi dan degradasi, tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan-cadangan karbon.

Kehadiran forum GCF diharapkan mampu mendorong pengelolaan hutan Papua dengan konteks KPH. Sebab diyakini mampu menjaga kelestarian hutan namun dilain pihak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi.

“Apalagi saat ini di Papua sudah terbentuk 14 KPH sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga kehadiran KPH ini diharapkan dapat memberi penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasi oleh level tapak,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua mempertanyakan komitmen negara-negara dunia yang berkenan memberi kompensasi bagi Papua atas upaya mempertahankan 80 persen hutannya. Dengan demikian Provinsi Papua menjual karbon kepada negara-negara di dunia.

Sayangnya menurut, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, kompensasi yang dimaksud itu belum kunjung nyata sampai saat ini. Padahal Papua masih berkomitmen tinggi menjaga kelestarian 80 persen hutannya.

“Kita soroti Carbon Treat yang tidak jadi nyata sampai saat ini di Papua”.

“Maksudnya kalau Papua menjaga hutan negara-negara di seluruh dunia akan beri kompensasi bagi Papua. Tapi sejak pertemuan Copenhagen sampai hari ini tidak ada realisasi,” kata Elia.