Belum mendapat dukungan anggaran untuk menjalankan tahapan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak mengancam bakal menunda pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di kota karang tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Jackseon Maryen, saat menyampaikan keterangan kepada pers, di Jayapura, pekan lalu.

Menurutnya, dalam penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemda Kabupaten Biak Numfor, telah disepakati pencairan anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp 7 miliar.

Namun sampai dengan saat ini, KPU Biak Numfor baru menerima Rp 1,3 miliar dari total anggaran yang disepakati bersamma Pemda senilai Rp 28,6 miliar.

“Yang sudah diberikan pemda Rp 300 juta pada 20 Oktober 2017 lalu, kemudian pada 17 November 2017 kembali diserahkan lagi Rp 1 miliar. Nilai ini tidak cukup untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sampai pada penyerahan dokumen pasangan calon nanti, yakni 8 s/d 10 Januari 2017”.

“Untuk itu, kita minta kepada Pemda Biak untuk segera cairkan anggaran tahap pertama sesuai dengan NPHD Rp 7 miliar. Sebab jika sampai dengan 5 Desember 2018, sisa anggaran itu tidak ditransfer, maka kami KPU Biak Numfor akan tunda tahapan Pilbup,” tegas dia.

Sebelumnya KPU Biak mengajukan anggaran Pilkada sebesar Rp55 miliar lebih. Nilai ini kemudian dirasioinalisasi menjadi Rp  40 miliar.

Namun dikarenakan alasan defisit anggaran, KPU Biak diminta kembali melakukan rasionalisasi anggaran Pilkada setempat.

“Akhirnya disepakati sekita Rp 28,6 miliar dengan estimasi delapan pasangan calon hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK)”.

“Memang kita menyadari dan memaklumi ada defisit anggaran di Kabupaten Biak. Tapi Pilkada ini merupakan agenda negara yang wajib dilaksanakan. Sehingga seharusnya pemerintah lebih siap sebelumnya,” keluh dia.