Pemerintah Provinsi Papua merilis setiap tahunnya sekitar 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun di seluruh bumi cenderawasih.

Oleh karenanya, pemerintah pusat diimbau untuk mulai mempertimbangkan, membuka kembali perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di masa mendatang.

Sebab dikhawatirkan Provinsi Papua akan kekuarangan tenaga aparatur sipil negara, bila pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak segera mencabut moratorium penerimaan CPNS.

“Memang kita sudah pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang rencana pencabutan moratorium. Karena banyak juga ASN kita yang pensiun setiap tahun. Apalagi moratorium ini sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir”.

“Hanya memang belum mendapat tanggapan dari kementerian. Namun kita hanya berharap agar kekhawatiran kekurangan pegawai di Papua ini tidak sampai mengganggu proses pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat,” terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, di Jayapura, kemarin

Elia mengatakan, saat ini pemerintah provinsi tengah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merevisi Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) menjadi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Pemberlakuan TPP secara resmi dimulai pada awal 2018, dimana seluruh ASN bakal menerima gaji dengan nominal yang jauh lebih besar. Dengan demikian, diharapkan perbaikan kesejahteraan ASN ini dapat berdampak positif bagi kinerjanya.

Sehingga ASN kedepan diharapkan makin profesional serta mampu menjalankan tugas secara maksimal. “Yang pasti peningkatan pendapatan ini harus seimbang dengan kinerja. Dengan begitu, kita harap tak ada lagi ASN yang bekerja malas-masalan dalam melayani masyarakat,” imbaunya.