Jelang hari raya Natal tahun ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua bakal menghadapi libur panjang.

Dalam keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe mengenai libur resmi dan cuti bersama, ASN akan mulai tak berdinas sejak 19 Desember 2017 hingga 7 Januari 2018.

Berkenaan dengan hal itu, ASN di lingkungan pemerintah provinsi diingatkan untuk dapat menyelesaikan tugas sebelum liburan.

“Jangan ada pekerjaan yang ditunda ke tahun depan. Seluruh pekerjaan wajib diselesaikan sebelum liburan. Sebab di tahun yang baru, kita sudah ditunggu pekerjaan dan kesibukan lainnya,” terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, kemarin.

Selain mengimbau ASN menyelesaikan tugas sebelum libur panjang, Elysa juga mengingatkan pegawai negeri untuk tak menambah waktu liburan. Sebab waktu yang diberikan sudah sangat panjang.

“Makanya jika diberi kempatan libur wajib memanfaatkan itu dengan baik. Sehingga tak ada waktu liburan. Saya minta semua bertanggungjawab dan berkomitmen. Sehingga saya harap tak ada alasan lagi dan ASN wajib masuk kerja pada 7 Januari 2018 mendatang,” terang dia.

Elysa juga berharap agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua agar dapat memperhatikan daya serap anggaran, mengingat seluruh penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan sebelum tutup buku di akhir bulan ini.

Ia juga mengimbau SKPD untuk meningkatkan kinerja guna meraih daya serap anggaran yang maksimal, mengingat akhir tahun tinggal beberapa minggu lagi.

“Saya minta SKPD harus konsisten untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan penekanan Gubernur Papua. Ini penting supaya target daya serap kita bisa terwujud sebelum tutup buku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa'ad mengklaim tingkat daya serap sudah mencapai diatas 50 persen.

Menurut Musa’ad, pihaknya telah mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan serapan anggaran. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke daerah-daerah untuk mengevaluasi pekerjaan setiap SKPD.