Bupati Mimika Eltinus Omaleng, diingatkan agar tak salah membagi saham PT.Freeport Indonesia (PTFI) kepada pihak yang tak berkepentingan. Pembagian saham itu diharapkan tepat sasaran, agar tak menimbulkan kegaduhan maupun konflik di masa mendatang.

“Jangan salah bagi (saham PT. Freeport yang nantinya diserahkan untuk dikelola Pemda Mimika serta pihak terkait lainnya). Saya harap Bupati Mimika bisa membagikan (secara adil). Apalagi nilainya ini mencapai triliun rupiah,” tegas Gubernur Papua Lukas Enembe, di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (7/12).

Menurut Lukas ada beberapa pihak yang memiliki hak untuk mengelola tujuh persen saham Freeport. Dia berharap dilakukan kajian sebelumnya, supaya pembagian tak salah sasaran, sehingga generasi selanjutnya akan lebih baik dibanding saat ini.

“Sebab sejak 1963 Freeport beroperasi, hingga saya menjadi Gubernur pun, Orang Asli Papua (OAP) belum terima hasil kekayaan. Sehingga saya berkomitmen mendorong supaya kami orang Papua punya saham di Freeport”.

“Kini dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, nampak ada perhatian bagi masyarakat Papua, dimana bumi cenderawasih akan menerima 10 persen dan 51 persen divestasi saham PT. Freeport. Harapannya penyerahan saham ini bisa memperbaiki taraf kehidupan rakyat diatas tanah ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan Pemerintah Provinsi Papua diwacanakan menerima jatah 10 persen dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

Hal itu tertuang dalam isi draft perjanjian induk saham divestasi saham PT Freeport Indonesia, yang di paraf Gubernur Papua, Lukas Enembe, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hadiyanto, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero), beberapa hari lalu di Jakarta.

Dari 10 persen jatah untuk Papua itu, tujuh persen diantaranya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, sementara Provinsi Papua hanya mengelola tiga persen.

Dengan penandatanganan draft tersebut, diharapkan divestasi saham Freeport, tak jatuh kepada pihak tertentu atau orang per orang. Tetapi dikelola pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat.