Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku heran dengan laporan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang dialami sebuah kabupaten di bumi cenderawasih.

Meski tak menyebut secara gamblang, Lukas menilai hal seperti itu mestinya tidak harus terjadi bila bupati tak pakai uang seenaknya.

“Ini tanda bahwa pemerintahan di kabupaten itu tidak sehat. Lazimnya kalau dalam satu kabupaten paling tidak mengalami Rp 20 miliar defisit APBD-nya. Namun jika defisitnya mencapai diatas Rp 300 miliar, itu berarti pemerintahannya sudah bangkrut,” cetus Lukas, di sela-sela pelantikan dua kepala daerah, Selasa (12/12) di Jayapura.

Dia katakan, defisit APBD hingga ratusan miliar akan sangat berbahaya bagi pemerintahan. Oleh karenanya, kepala daerah diminta dapat mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya serta mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tolong kepala daerah perhatikan dan gunakan anggaran susuai sumber pendanaanya. Jangan sampai kita tidak mampu membayar pengeluaran pemerintahan. Ini sangat berbahaya, sehingga saya minta tolong kita sehatkan pemerintahan dengan mengelola anggaran sesuai aturan UU,” harapnya.

Gubernur berharap bupati di bumi cenderawasih, agar mulai berpikir bagaimana mendatangkan pemasukan bagi daerahnya, ketimbang menghambur-hamburkan uang bukan untuk kepentingan rakyat.

Dia pun mengimbau para kepala daerah lebih peduli mensejahterakan masyarakat, bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan, sehingga semua peruntukannya menjadi jelas, akurat dan tepat sasaran.

“Sehingga harapan kedepan tak ada lagi APBD kabupaten yang defisit. Sebab dengan begitu, justru kita membuat masalah baru bagi daerah,” terang dia.