Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan DIPA 2018, kepada 15 Satuan Kerja sebagai perwakilan 633 satuan kKerja instansi vertikal kementerian negara/lembaga, Selasa (12/12) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Turut diserahkan daftar alokasi dana transfer ke daerah serta dana desa bagi 29 kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur berpesan agar DIPA dimanfaatkan sebagai dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD.

Selanjutnya, memastikan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, guna menstimulasi perekonomian regional sepanjang 2018.

Lukas juga mengharapkan alokasi dana penunjang kegiatan tidak melampaui anggaran untuk kegiatan utama.

“Lalu yang juga tak kalah penting, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan secara terukur serta berbasis output. Kemudian mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dengan meningkatkan belanja publik sehingga alokasinya bisa lebih besar dari belanja pegawai”.

“Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari transfer ke daerah secara lebih produktif. Lalu untuk dana desa digunakan untuk mempercepat pembangunan sarana maupun prasarana, seperti jalan dan irigasi desa, posyandu, polindes, dan pemberdayaan ekonomi desa,” imbaunya.

Terakhir, Lukas mengingatkan agar 15 satuan kerja turut memperkuat sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan yang didanai dari belanja APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan desa, sesuai kewenangan masing-masing. Setelah itu, melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, temasuk belanja pegawai, perjalanan, dinas, honor tim/kegiatan, dan rapat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Syarwan, menyampaikan alokasi anggaran belanja negara 2018 di Provinsi Papua sebesar Rp 58,97 triliun.

Dari jumlah tersebut, alokasi untuk kementerian negara/lembaga sebesar Rp 14,29 triliun atau meningkat sebesar Rp 619 miliar (4,5 persen). Sementara alokasi transfer ke daerah dan dana desa Papua sebesar Rp 44,67 triliun atau meningkat Rp 1,5 triliun (3,5 persen) dibandingkan alokasi tahun anggaran 2017.