Pada 2018 mendatang, Provinsi Papua bakal melaksanakan agenda Pemilihan Gubernur serta tujuh bupati yang tergabung dalam Pilkada serentak jilid tiga. Dengan demikian, 2018 bakal menjadi tahun politik sehingga diharapkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terus terjaga hingga pesta demokrasi tersebut usai.

Menyikapi hal demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengingatkan ASN agar tak berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati.

Tetapi fokus menuntaskan kinerja yang telah diembankan, demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat, serta mensejahterakan seluruh umat yang ada diatas bumi cenderawasih.

“Saya harap ASN tidak terlibat politik praktis menjelang Pilgub 2018. Dimana dalam undang undang ASN, yang namanya pegawai tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik atau pun menjadi alat dalam kepentingan politik”.

“Selanjutnya, dilarang mengikuti proses kampanye yang mendukung salah satu calon tertentu. Tak bisa pula memperlihatkan keberpihakannya pada calon tertentu, sebab ASN ini merupakan abdi negara yang bertugas melayani masyarakat,” terang Hery di Jayapura, kemarin.

Dia menambahkan, siap menindak aparatur sipil negara yang kedapatan dan terbukti memihak kepada salah satu pasangan calon. Ia pun menganjurkan agar pegawai negeri yang ingin menjadi tim sukses, agar mundur dari statusnya sebagai ASN.

Sehingga korps pegawai negeri sipil yang wajib netral dalam pemilihan kepala daerah, tak tercoreng namanya akibat ulah salah satu oknum pegawai.

“Jika ingin mendukung salah satu paslon atau mau menjadi tim sukses saya minta mundur dari ASN. Dengan begitu, yang bersangkutan tak lagi membawa nama ASN, tetapi murni pribadi ketika ingin mendukung salah satu pasangan calon tertentu,” terang dia.

Sekedar diketahui, pada 2018 mendatang, selain menggelar pemilihan gubernur, Provinsi Papua akan melaksanakan pemilihan enam bupati dan wakil bupati di Kabupaten Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mimika.